Lombok Timur.CR | Mempercepet penanganan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Pemerintah Daerah akan membentuk Tim penanganan Independen dari OPD terkait. demikian disampaikan Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi.SJ.SH pada Rapat Koordinasi yang di gelar Selasa, (09/04) diruang rapat Wabup.
Rakor tersebut juga di hadiri Assisten Bidang Pembangunan dan Kesra, OPD terkait, BPS serta para Kabbag pada Setda Lotim.
Wabup meminta untuk lebih memperhatikan masyarakat dari segi kesehatannya, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan kalori yang diperlukan. Wabup juga meminta untuk mendata ulang masyarakat miskin yang ada di Daerah ini. Mari kita sepakati bersama, langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk memberantas Kemiskinan di Lombok Timur, dengan menggunakan indikator-indikator yang ada, sehingga kedepan bisa tepat sasaran.
Rumaksi juga menambahkan 800 ribu lebih data kemiskinan versi Dinas Sosial akan di validasi dengan mengandeng akademisi dan BPS, untuk bisa menyepakati indikator-indikator dari kemiskinan tersebut. Dari Rakor tersebut banyak diungkapkan terkait kemiskinan terutama data penerima manfaat yang di kelaim masih bermasalah akibat dari berbagai macam faktor.
Diungkapkan Kepala BPS Lotim, trimologi yang dikatakan kemiskinan oleh BPS adanya kemiskinan mikro dan makro. Seseorang dikatakan miskin apa bila dia berada dibawah garis kemiskinan makan dan non makan.
Ditambahkan pada tahun 2018 penurunan angka kemiskinan di Lotim mencapai 1.73 persen dari tahun sebelumnya, dengan garis kemiskinan makro berpenghasilan Rp. 414.721 / bulan sebanyak 196.866 KK dan kemiskinan mikro sebanyak 471.000 KK.
Sementara itu Sekretaris BPKA Kab.Lotim. Iswan Rachmadi menuturkan, persoalan data yang telah menjadi data Nasional sehingga diharapkan adanya petunjuk dan acuan yang jelas.
Demikian pula disampaikan Kepala Bidang Ekonomi pada Bapeda Lotim, juga mengatakan Kreteria kemiskinan yang menjadi acuan BPS untuk tahun 2018-2023 belum keluar. Gubernur NTB telah menetapkan 100 Desa di NTB kategori miskin 30 Desa, diantaranya ada di Lotim. Harapnya ini menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan penurunan angka kemiskinan sehingga target 2 persen per tahun dapat terealisasi.
Kabag Kesra Setda Lotim, juga memberikan masukan terkait 16 ribu lebih bantuan di kembalikan ke Pemerintah pusat, untuk itu diperlukan validasi data yang akurat, agar bantuan tersebut bisa kembali di Kabupaten Lombok Timur.
Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) H Sateriadi, juga memberikan masukan terkait data yang sudah ada dan sepakat ini sebagai acuan untuk bergerak dan perlunya validasi turun ke masyarakat sehingga pemerintah dapat kepastian yang jelas masyarakat penerima manfaat. (Red-Cr)
