Lombok Timur – Ucapan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur H. Rumaksi, yang mengatakan Pemerintah Pusat itu Zolim, bukan tidak berdasar.
Menurut penjelasan dari Rumaksi, “Pemerintah pusat zalim kenapa dia meminjam perpanjangan tangan, kenapa pemberhentian ASN mantan Koruptor tersebut tidak diberhentikan disana, mereka yang mengangkat, mereka yang membayar gaji, kenapa tidak diberhentikan, kenapa pinjam tangan Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk memberhentikan mereka, Pemerintah Daerah terbebani, akan tetapi sekarang kalau pemerintah daerah tidak melaksanakan kita akan kena sumpah jabatan, di laksanakan hati tidak mengizinkan” ucapnya di Pendopo Bupati Kamis (3/1/2019).
Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Wakil Bupati dalam kegiatan pelatihan Pimpinan Daerah yang dilaksanakan di Pusat beberapa waktu yang lalu, dia menyinggung sikap Pemerintah Pusat yang telah meminjam Tangan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam memberikan sanksi kepada ASN Mantan Napi Koruptor yang dinilainya tidak rasional.
“Saya katakan, kenapa bapak-bapak yang dipusat ini meminjam tangan Gubernur Bupati dan Walikota untuk memberikan sanksi kepada mereka, kenapa tidak pusat saja yang memberikan sanksi itu lebih rasional, karena kami di Daerah hanya menerima lanjutnya, coba bayangkan, kami baru masuk harus memberhentikan orang dengan batasan waktu lagi, memangnya tidak punya hati” kesalnya.
Meski demikian Rumaksi menyarankan kepada Wartawan, untuk menunggu jawaban Bupati sepulang dari kunjungan luar Daerah untuk membahas kembali kaitan dengan hal tersebut.
“terkait hal ini anda tunggu bupati, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh bupati” pintanya sembari mengucapkan salam sebelum meninggalkan para wartawan. (Ari)
