Ratusan tenaga honor daerah yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan Kategori-2 (K2) yang terhimpun dalam Forum Honorer K2 (FHK2), Rabu (07/01/2015) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan DPRD Lombok Timur.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan ratusan massa FHK2 itu dilakukan guna menuntut hak dan kesempatan mereka untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur K2.
Awalnya, aksi demonstrasi ratusan massa FHK2 itu dipicu lantaran nama mereka tidak tercantum sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berasarkan pengumuman yang diumumkan BKD Lombok Timur pada tanggal 30 Desember 2014, padahal sebelumnya mereka dinyatakan lulus sebagai CPNS jalur K2 di Kabupaten Lombok Timur setelah melalui beberapa tahapan administrasi dan tes akademik.
Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, dari 664 tenaga honor K2 yang telah dinyatakan lulus hanya 11 orang yang diterbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP)nya dan itu pun dilakukan atas dasar suka-tidak suka Bupati Lombok Timur, H Moh Ali Bin Dachlan sebagai imbas politik Pilkada 2013.
Sebelumnya, aksi serupa juga pernah dilakukan FHK2, namun demontrasi kali ini dilakukan dengan massa yang lebih besar. Demo lanjutan ini dilakukan oleh FHK2 dikarenakan tuntutan mereka sebelumnya yang tak kunjung digubris oleh Pemda Lombok Timur.
Oleh sebab itu, dalam demontrasi kali ini FHK2 menuntut agar Bupati Lombok Timur meralat penetapan NIP honorer K2 sebanyak 11 orang tersebut menjadi 664 sesuai dengan pengumuman kelulusan yang ditetapkan oleh panselnas beberapa waktu lalu.
FHK2 juga menuntut Bupati agar menandatangani SPTJM bagi 653 tenaga honorer yang belum mendapat NIP. Sedangkan untuk DPRD Lotim, massa menuntut agar DPRD membentuk penuntasan permaslahan honorer K2 untuk segera mendapatkan NIP dan sebagai pelaksana atas semua ini BKD juga dituntut untuk bertanggung jawab dan pro aktif menuntaskan penandatanganan SPTJM sebagai syarat mutlak penerbitan NIP honorer K2.
“Kalau tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan mengajukan suaka politik dan akan menempuh jalur hukum,”, tegas koordinator aksi ulul azmi melalui pengeras suara yang dibawanya.
Ratussan Massa FHK2 melakukan longmarch dari kantor BKD Lombok Timur menuju Dikpora dan Dikes dan terakhir di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur. Dihalaman Kantor BKD ratusan massa FHK2 meneriaki Kepala BKD setempat sebagai pembohong lantaran Kepala BKD yang menemui massa demonstran sempat mengatakan keprihatinan atas apa yang dialami oleh tenaga honor K2 itu.
Sementara di Kantor DPRD Lombok Timur massa sempat beringas dengan melempari kantor DPRD setempat dengan telur busuk dan batu serta gelas air mineral kearah gedung dewan. Selain itu, massa juga membakar ban di depan gedung para wakil rakyat tersebut.
Kemarahan para pendemo disebabkan rasa kesal yang mendalam karena sekitar sejam mereka menunggu masih belum ada perwakilan dari anggota DPRD setempat yang menemui mereka.
Beruntung tidak ada kerusakan yang ditimbulkan atas aksi lempar batu dan telur busuk tersebut karena Dua peleton pasukan Brimob dan puluhan Satpol PP membuat aksi tersebut tidak menjadi liar dan membabi buta.
Beberapa lama para guru dan tenaga kesehatan itu menanti, akhirnya mereka pun diperkenankan masuk di kantor DPRD dan diterima langsung Ketua Komisi II untuk menyampaikan aspirasi mereka. Adapun dalam pertemuan terbuka tu, DPRD Lombok Timur juga menghadirkan para pimpinan dari instansi terkait seperti Kepala Badan (Kaban) BKD Lombok Timur, Kepala Dinas (Kesehatan (Kadikes) Lombok Timur.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pihak yang berwenang siap mengawal segala aspirasidari FHK2 untuk di selesaikan hingga ke BKN.(cr-lia)
