.
Lombok Timur, Corong Rakyat -Jaringan Aktivis Peduli Daerah NTB menyebut tata kelola birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur sangat buruk. Sistem birokrasi yang buruk ini dinilai oleh JAPDA berpengaruh terhadap progres pembangunan atau program pemerintah daerah.
Ketua JAPDA NTB Lalu Syaprudin Aldi melontarkan kritik keras terhadap “gaduh”nya birokrasi di Lombok Timur.
“Mari kita lihat kebelakang dari awal pemerintahan Ali BD sering kali antar pejabat di SKPD sering silang pendapat mengenai kebijakan internal mereka,” terangnya dengan menyebut kondisi yang terjadi di Dinas Pendidikan Lombok Timur.
Miq Apeng sapaan akrab ketua JAPDA ini juga menyoroti kebijakan bupati yang memerintahkan Kadis Pertanian untuk menggunakan bantuan Pemerintah Pusat untuk memperbaiki jaringan air di kota Selong, namun anggaran pemerintah pusat tersebut ditujukan untuk irigasi pertanian produktif di Limbok Timur.
” Saya dengar Kadis Pertanian meradang dengan intruksi bupati, ” ungkapnya.
Bahkan Miq Apeng menyebut kalau Kadis Pertanian Lombok Timur akan mengundurkan diri jika Bupati Lotim tetap ngotot akan nengalihkan program pemerintah pusat tersebut.
“Jelas Kadis Pertanian tidak berani mengikuti perintah bupati tersebut, karna di Juklak Juknis penggunaan anggaran pemerintah pusat tersebut disebutkan dana tersebut untuk irigasi pertanian, bukan penataan drynase perkotaan,” terang Miq Apeng.
Kondisi birokrat Lombok Timur yang tidak wajar menurut JAPDA NTB adalah terjadinya dugaan rangkap jabatan di Pemkab Lombok Timur.
” Kepala Dinas PU yang baru masih menandatangani dokumen catatan sipil seperti kartu keluarga dan KTP,” bebernya.
Aktivis Gaek ini juga menyebut macetnya server di dinas catatan sipil Lombok Timur beberapa waktu lalu merupakan teguran dari pemerintah pusat akibat terlalu jauhnya ikut campur bupati dalam penempatan petugas untuk menangani dokumen kependudukan di Dukcapil Lotim.
” Kalau terus terjadi ” kegaduhan” birokrasi di Lombok Timur, maka akan mengganggu pelayanan dan program pemerintah daerah,” ucap Apenk.
Pria Asal Desa Lenek ini juga menyayangkan sikap dingin DPRD Lombok Timur yang tidak melakukan pengawasan yang masif terhadap ekskutif. Pimpinan Dewan Lombok Timur tidak cukup melakukan kontrol lewat statemen di media saja, namun perlu memanggil bupati langsung, sarannya.(Mil)
