POLEMIK SELEKSI KPID NTB: UJIAN MERITOKRASI, AKUNTABILITAS, DAN RAPOR KEPEMIMPINAN GUBERNUR

 

Opini|| Oleh: Pahrizal Iqrom, M.Ap, Direktur Lembaga Kajian Masyarakat (LKM) Rinjani/ Dosen Administrasi Publik

Seleksi KPID dan Ujian Meritokrasi

Rekrutmen anggota lembaga independen merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan demokratis. Pengisian jabatan publik tidak semestinya dipahami sebatas prosedur administratif untuk mengisi posisi yang kosong. Lebih dari itu, seleksi harus menjamin bahwa kompetensi, integritas, kapasitas profesional, independensi, dan rekam jejak menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Prinsip tersebut kini menjadi sorotan dalam polemik seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2029. Sejumlah keberatan dari peserta seleksi, masyarakat, anggota DPRD, dan organisasi profesi jurnalis memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, objektivitas, independensi, serta legitimasi proses rekrutmen.

Polemik menguat setelah DPRD NTB menyerahkan tujuh nama calon anggota KPID kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada 11 November 2026. Penyerahan tersebut menandai berakhirnya tahapan seleksi di tingkat legislatif. Namun, selesainya tahapan administratif tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan publik mengenai proses yang melahirkan keputusan tersebut.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyatakan bahwa tujuh nama yang ditetapkan merupakan hasil pemeringkatan objektif melalui proses seleksi yang panjang, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan tersebut tentu harus dihormati sebagai penjelasan resmi lembaga. Namun, transparansi dan objektivitas tidak cukup hanya dinyatakan. Keduanya harus dapat dibuktikan melalui mekanisme, dokumen, indikator penilaian, dan proses pengambilan keputusan yang terbuka untuk diuji.

Di sinilah persoalan meritokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah perlu dibicarakan secara serius.

Ketika Proses Seleksi Dipersoalkan: Dari Peserta hingga Internal Komisi I DPRD

Salah satu keberatan datang dari peserta seleksi, Muh. Saleh, yang pada September 2026 menyampaikan keberatan administratif kepada penyelenggara seleksi.

Ia mempertanyakan transparansi indikator penilaian wawancara, bobot penilaian setiap peserta, standar pemberian nilai, metode penggabungan nilai, hingga dasar penetapan peringkat.

Keberatan tersebut menyentuh aspek mendasar dalam proses rekrutmen, yakni keterbukaan dan akuntabilitas penilaian. Peserta seleksi semestinya memperoleh kepastian bahwa seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan indikator yang jelas, konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan kemudian datang dari Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran (AMPP) NTB. Aliansi ini meminta Komisi I DPRD NTB memeriksa kembali calon yang dinyatakan lolos, terutama berkaitan dengan dugaan keterkaitan sejumlah peserta dengan partai politik dan persoalan rekam jejak salah satu calon.

Namun, salah satu aspek paling penting dalam polemik ini justru datang dari internal Komisi I DPRD NTB sendiri.

Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Usman Ahim, mempertanyakan mekanisme penetapan tujuh nama calon anggota KPID dalam rapat pleno. Ia menyampaikan keberatan karena, menurut keterangannya, tujuh nama calon komisioner telah lebih dahulu disodorkan sebelum pembahasan dan kesepakatan berlangsung dalam forum pleno.

Pernyataan Ali Usman Ahim harus ditempatkan dalam konteks kelembagaan yang tepat. Ia bukan sekadar anggota DPRD yang memberikan komentar politik terhadap proses seleksi. Ia merupakan anggota Komisi I, yaitu komisi yang secara langsung membidangi proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota KPID NTB.

Dengan kata lain, Ali berada dalam lingkungan kelembagaan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap tahapan pengujian calon komisioner tersebut.

Kedudukan ini membuat keberatannya memiliki dimensi kelembagaan yang penting. Sebab, ketika seorang anggota komisi yang terlibat dalam proses pengujian mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan, persoalannya tidak lagi dapat dipandang sebagai kritik dari luar institusi. Kritik tersebut justru muncul dari dalam lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap proses seleksi.

Pertanyaan yang kemudian harus dijawab menjadi jauh lebih mendasar: bagaimana mungkin sebuah proses seleksi yang mengklaim menjunjung transparansi dan objektivitas justru menyisakan keberatan dari anggota komisi yang membidangi langsung fit and proper test tersebut?

Apakah seluruh anggota Komisi I memperoleh ruang yang setara untuk membahas dan menilai calon? Apakah tujuh nama yang akhirnya ditetapkan benar-benar merupakan hasil deliberasi dan kesepakatan kelembagaan? Ataukah forum pleno hanya menjadi ruang formal untuk mengesahkan keputusan yang sebelumnya telah terbentuk?

Jika benar terdapat nama-nama yang telah disodorkan sebelum pembahasan dan kesepakatan berlangsung, maka persoalan tersebut patut diuji melalui tata tertib, berita acara, notulensi, dan dokumen pengambilan keputusan.

Sebab, dalam demokrasi, kewenangan tidak boleh menggantikan proses, dan keputusan tidak boleh mendahului argumentasi.

IJTI: Independensi KPID Harus Dimulai dari Proses Seleksi

Kritik juga disampaikan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB. Sebagai organisasi profesi jurnalis televisi, IJTI memiliki perhatian terhadap kualitas dan independensi lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan penyiaran.

Melalui Sekretaris IJTI NTB, Herman Zuhdi, organisasi tersebut meminta agar proses penetapan tujuh calon anggota KPID dilakukan secara transparan dan tidak menyisakan persoalan prosedural.

Bagi IJTI, polemik seleksi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan internal DPRD atau pemerintah daerah. KPID memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kualitas penyiaran, independensi informasi, dan kepentingan publik.

IJTI juga menyoroti pentingnya penilaian yang adil terhadap seluruh 21 calon yang mengikuti tahapan seleksi. Kompetensi, integritas, pengalaman, dan pemahaman terhadap ekosistem penyiaran semestinya menjadi pertimbangan utama.

Kritik serupa disampaikan Harikasidi atau Harkas, Ketua GJI sekaligus Koordinator Bidang Advokasi dan Pengaduan IJTI NTB. Ia mengingatkan agar proses seleksi tidak menjadikan lembaga penyiaran sebagai ruang pembagian jabatan, melainkan benar-benar mengutamakan kompetensi dan pengalaman profesional.

Pandangan tersebut patut menjadi perhatian. KPID bukan ruang distribusi jabatan berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu. Independensi lembaga pengawas penyiaran justru harus dijaga sejak proses seleksi komisionernya.

Dengan demikian, keberatan dari peserta, masyarakat, anggota Komisi I, dan organisasi profesi perlu dijawab melalui penjelasan terbuka. Kritik tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran, tetapi cukup menjadi alasan bagi penyelenggara untuk menunjukkan bahwa proses seleksi telah berjalan secara objektif dan akuntabel.

Meritokrasi: Kompetensi Melawan Politik Patronase

Untuk memahami polemik ini secara lebih mendalam, meritokrasi perlu ditempatkan sebagai prinsip fundamental dalam administrasi publik modern.

Michael Young melalui The Rise of the Meritocracy (1958) memperkenalkan istilah meritokrasi untuk menggambarkan sistem yang menempatkan kemampuan dan prestasi sebagai dasar penentuan posisi seseorang.

Dalam konteks administrasi publik, prinsip ini menuntut agar jabatan publik diisi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan kedekatan politik, hubungan personal, atau loyalitas kepada kelompok kekuasaan.

Namun, meritokrasi tidak cukup diukur dari siapa yang akhirnya terpilih. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah setiap peserta memperoleh kesempatan yang adil dan apakah keputusan seleksi benar-benar dihasilkan melalui mekanisme yang objektif.

Di sinilah pemikiran Max Weber mengenai birokrasi rasional-legal menjadi relevan. Weber menjelaskan bahwa birokrasi modern harus dibangun di atas kewenangan yang jelas, aturan formal, pembagian tugas, profesionalisme, dan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan rasional.

Jabatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi ataupun instrumen kepentingan penguasa.

Jika prinsip Weberian digunakan untuk membaca seleksi KPID NTB, setiap keputusan harus memiliki dasar kewenangan, prosedur, dan pertimbangan yang dapat diuji. Keputusan publik semestinya ditentukan oleh legitimasi aturan dan kualitas argumentasi, bukan oleh besarnya pengaruh seseorang atau kelompok.

Ketika muncul keberatan mengenai transparansi penilaian, mekanisme pleno, dan dasar pemeringkatan, publik berhak meminta penjelasan apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip birokrasi rasional-legal.

Pada titik ini, risiko politik patronase perlu diwaspadai. Politik patronase terjadi ketika distribusi jabatan lebih ditentukan oleh kedekatan dan hubungan kekuasaan daripada kompetensi.

Perlu ditegaskan, keberatan yang berkembang belum cukup untuk menyimpulkan bahwa patronase telah terjadi dalam seleksi KPID NTB. Namun, pertanyaan mengenai objektivitas dan independensi harus dijawab secara terbuka agar kecurigaan tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Keadilan Prosedural: Hasil yang Baik Tidak Membenarkan Proses yang Buruk

Polemik seleksi KPID juga dapat dianalisis melalui teori procedural justice atau keadilan prosedural.

Tom R. Tyler dalam Why People Obey the Law (1990) menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh persepsi mengenai keadilan proses yang menghasilkan keputusan tersebut.

Seseorang dapat menerima keputusan yang tidak menguntungkan dirinya apabila prosesnya dianggap adil, konsisten, terbuka, dan memberikan kesempatan untuk didengar.

Sebaliknya, keputusan yang secara formal memiliki dasar kewenangan dapat kehilangan legitimasi sosial apabila prosesnya dipandang tidak transparan atau tidak memberikan ruang yang memadai bagi pihak-pihak terkait.

Teori ini relevan untuk membaca polemik KPID NTB. Keberatan Muh. Saleh mengenai indikator penilaian, pertanyaan Ali Usman Ahim mengenai mekanisme pleno sebagai anggota Komisi I yang membidangi fit and proper test, serta kritik IJTI dan AMPP menunjukkan bahwa persoalan yang berkembang bukan semata-mata mengenai siapa yang terpilih.

Persoalan utamanya adalah apakah proses seleksi telah memenuhi standar keadilan prosedural.

Penyelenggara seleksi karena itu tidak cukup hanya mengumumkan tujuh nama. Mereka juga perlu menjelaskan dasar penilaian, mekanisme pemeringkatan, dan tindak lanjut terhadap keberatan yang disampaikan.

Legitimasi keputusan publik tidak lahir hanya dari kewenangan formal. Legitimasi juga tumbuh dari kepercayaan terhadap proses yang melahirkan keputusan tersebut.

Deliberasi Publik dan Legitimasi Keputusan

Kualitas proses seleksi juga dapat dibaca melalui teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas.

Dalam *Between Facts and Norms* (1996), Habermas menempatkan komunikasi rasional, keterbukaan argumentasi, dan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat sebagai unsur penting dalam membangun legitimasi keputusan di masyarakat demokratis.

Dalam kerangka tersebut, keputusan publik idealnya tidak hanya lahir dari kekuatan suara atau posisi kewenangan, tetapi juga melalui pertukaran argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika diterapkan pada seleksi KPID, rapat pleno DPRD semestinya menjadi ruang deliberasi. Setiap anggota perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mempertimbangkan kualitas calon, dan menguji argumentasi sebelum keputusan ditetapkan.

Keberatan Ali Usman Ahim menjadi relevan untuk diperiksa melalui perspektif ini. Kedudukannya sebagai anggota Komisi I memberikan bobot kelembagaan terhadap pertanyaan mengenai bagaimana proses pembahasan dan pengambilan keputusan berlangsung.

Apabila benar terdapat penentuan nama sebelum pembahasan yang semestinya berlangsung dalam forum pleno, maka muncul persoalan mengenai kualitas deliberasi dan legitimasi keputusan.

Namun, kesimpulan mengenai hal tersebut harus didasarkan pada dokumen rapat, tata tertib, berita acara, serta keterangan para pihak.

Demokrasi tidak cukup dibangun melalui prosedur formal. Demokrasi juga membutuhkan komunikasi yang terbuka agar keputusan memperoleh legitimasi melalui argumentasi yang rasional.

Dengan demikian, forum DPRD seharusnya bukan sekadar tempat mengesahkan keputusan, melainkan ruang pertimbangan yang menjamin keterbukaan dan kesetaraan partisipasi.

Maladministrasi dan Akuntabilitas: Kewenangan Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam administrasi publik, maladministrasi tidak hanya berkaitan dengan korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengatur maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat menimbulkan kerugian.

Karena itu, polemik seleksi KPID NTB perlu diperiksa melalui beberapa aspek.

Pertama, transparansi penilaian. Indikator dan standar penilaian harus jelas serta diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta.

Kedua, integritas dan rekam jejak calon. Calon anggota KPID harus memiliki kapasitas profesional, integritas, dan independensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, potensi konflik kepentingan. Persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menjadi acuan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan independensi dan persyaratan keanggotaan KPID.

Keempat, legitimasi pengambilan keputusan. Mekanisme pleno, kuorum, pembahasan, dan penetapan hasil harus dapat dijelaskan berdasarkan aturan yang berlaku.

Untuk memperkuat dimensi akuntabilitas, pemikiran Mark Bovens dalam kajiannya tentang *public accountability* juga relevan. Bovens (2007) memandang akuntabilitas sebagai hubungan ketika aktor publik berkewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada forum yang berwenang, kemudian menerima penilaian atau konsekuensi atas tindakan tersebut.

Artinya, DPRD, tim seleksi, maupun pemerintah daerah tidak cukup hanya menyatakan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Mereka harus mampu menjelaskan dasar keputusan, membuka informasi yang relevan, dan memberikan jawaban terhadap keberatan yang memiliki dasar.

Dalam konteks ini, keberatan Ali Usman Ahim seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan internal yang dapat diselesaikan dengan mengabaikan suara kritis. Justru, karena ia merupakan bagian dari Komisi I yang membidangi proses pengujian calon, keterangannya perlu diklarifikasi secara kelembagaan.

DPRD harus menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan berjalan sesuai tata tertib dan tidak mengabaikan hak anggota untuk menyampaikan pendapat.

Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban menyusun laporan administratif. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab kelembagaan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan kepada publik.

Meski demikian, penting ditegaskan bahwa berbagai keberatan yang muncul belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya maladministrasi. Penilaian mengenai ada atau tidaknya maladministrasi harus dilakukan melalui pemeriksaan berdasarkan bukti, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Gubernur NTB dan Ujian Konsistensi Meritokrasi

Di tengah polemik tersebut, perhatian publik juga tertuju kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Mengapa gubernur perlu mendapat perhatian?

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur mekanisme pemilihan anggota KPID oleh DPRD Provinsi melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka. Penetapan anggota dilakukan oleh gubernur atas usul DPRD.

Artinya, gubernur bukan aktor tunggal yang menentukan hasil seleksi. Kewenangan pemilihan berada pada DPRD, sedangkan gubernur menjalankan kewenangan penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, pembagian kewenangan tersebut tidak berarti pemerintah daerah dapat mengabaikan aspek kepatuhan hukum dan akuntabilitas dalam proses administrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Di sinilah konsistensi kepemimpinan gubernur diuji.

Dalam teori *stewardship*, pemimpin dipandang sebagai pengelola amanah yang semestinya mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Perspektif ini memberikan landasan untuk menilai bagaimana kewenangan publik digunakan dalam menjaga integritas kelembagaan.

Gubernur perlu menunjukkan bahwa komitmen terhadap reformasi birokrasi, profesionalisme, dan pemerintahan yang bersih bukan sekadar jargon politik. Komitmen tersebut harus tercermin dalam sikap yang konsisten terhadap setiap proses pengisian jabatan publik.

Kritik mengenai lemahnya komitmen meritokrasi dalam polemik ini bukan berarti menuduh gubernur mengintervensi hasil seleksi. Kritik tersebut lebih diarahkan pada tanggung jawab kepemimpinan untuk memastikan bahwa kewenangan administratif dijalankan secara cermat, sesuai hukum, dan memperhatikan persoalan yang memang berada dalam lingkup kewenangannya.

Gubernur perlu memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila terdapat keberatan yang memiliki dasar hukum dan bukti memadai, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa hal tersebut ditangani melalui mekanisme yang sah sesuai kewenangannya.

Kepemimpinan yang kuat bukan kepemimpinan yang sekadar cepat mengesahkan keputusan, melainkan kepemimpinan yang berani memastikan bahwa setiap keputusan publik memiliki dasar hukum, legitimasi prosedural, dan integritas kelembagaan.

Good Governance dan Legitimasi Kelembagaan

Prinsip good governance menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, supremasi hukum, dan responsivitas sebagai unsur penting dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks seleksi KPID NTB, prinsip-prinsip tersebut semestinya diwujudkan melalui keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan yang efektif, penilaian objektif, dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Christopher Hood melalui artikelnya, A Public Management for All Seasons? (1991), membahas pentingnya standar kinerja, pengukuran hasil, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi publik.

Perspektif tersebut mengingatkan bahwa lembaga publik tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal. Kualitas kelembagaan juga ditentukan oleh sistem kerja, kompetensi sumber daya manusia, dan kemampuan mempertanggungjawabkan keputusan.

Dengan demikian, seleksi KPID seharusnya menghasilkan komisioner yang bukan hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas profesional untuk menjalankan fungsi pengawasan penyiaran.

Di sinilah legitimasi kelembagaan menjadi penting. KPID membutuhkan kepercayaan publik agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

Jika proses pembentukan komisionernya menyisakan kontroversi yang tidak dijelaskan secara memadai, kepercayaan terhadap lembaga tersebut berisiko melemah.

Persoalan ini bukan hanya menyangkut reputasi DPRD atau pemerintah daerah, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas penyiaran.

Independensi KPID dan Risiko Penangkapan Institusi

Dalam kajian kelembagaan, dikenal konsep *institutional capture*, yaitu kondisi ketika lembaga yang semestinya bekerja untuk kepentingan publik berisiko dipengaruhi atau dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu.

Risiko tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengisian anggota KPID. Lembaga ini memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan penyiaran dan menjaga agar kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan politik maupun komersial.

Karena itu, independensi tidak cukup dinilai dari pernyataan calon bahwa dirinya tidak terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Independensi juga perlu diuji melalui rekam jejak, perilaku profesional, potensi konflik kepentingan, dan kemampuan mengambil keputusan tanpa tekanan eksternal.

Kritik IJTI dan AMPP dalam polemik seleksi ini relevan karena menyentuh kualitas representasi, profesionalisme, dan independensi lembaga pengawas penyiaran.

Jika pengisian komisioner lebih mengutamakan pertimbangan nonprofesional, terdapat risiko melemahnya independensi kelembagaan. Namun, dugaan keterkaitan politik maupun konflik kepentingan tetap harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan asumsi atau penilaian subjektif.

Independensi KPID harus dibangun melalui proses seleksi yang kredibel. Sebab, lembaga yang diharapkan mengawasi kepentingan publik tidak boleh sejak awal dibebani keraguan mengenai proses pembentukan dan komposisi kepemimpinannya.

Jangan Biarkan Kekuasaan Mengalahkan Akuntabilitas

Polemik seleksi KPID NTB periode 2026–2029 semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola rekrutmen lembaga publik di daerah.

DPRD NTB perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pleno, dasar penilaian, pemeringkatan, dan proses penetapan tujuh nama.

Secara khusus, DPRD perlu menjawab keberatan yang disampaikan Ali Usman Ahim. Sebagai anggota Komisi I yang membidangi *fit and proper test* calon komisioner KPID, pertanyaannya mengenai proses pembahasan dan penetapan tujuh nama harus memperoleh klarifikasi kelembagaan yang serius.

Jangan sampai suara kritis dari dalam komisi justru diperlakukan sebagai gangguan terhadap proses politik. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap penggunaan kewenangan.

Tim seleksi juga perlu menjelaskan indikator serta standar penilaian, termasuk tindak lanjut atas keberatan peserta.

Organisasi profesi seperti IJTI harus tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan kritis demi menjaga kualitas dan independensi penyiaran.

Sementara itu, Gubernur NTB perlu menunjukkan kepemimpinan yang mengutamakan kepatuhan hukum, kehati-hatian administratif, dan kepentingan publik sesuai kewenangannya.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan prosedur atau pengabaian kewajiban hukum, mekanisme pengawasan perlu ditempuh secara objektif, termasuk melalui Ombudsman Republik Indonesia maupun jalur hukum lain sesuai kewenangannya.

Pada akhirnya, polemik seleksi KPID NTB bukan sekadar persoalan siapa yang berhasil menduduki tujuh kursi komisioner. Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa mereka yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, independensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Meritokrasi bukan hadiah kekuasaan kepada individu tertentu. Meritokrasi merupakan prinsip yang wajib dijaga negara agar jabatan publik diisi melalui proses yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

NTB membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya piawai membangun narasi reformasi birokrasi, tetapi juga konsisten memastikan bahwa kekuasaan tunduk pada hukum, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat.

Sebab, ketika anggota Komisi I yang membidangi langsung proses fit and proper test saja masih mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan, maka persoalan seleksi KPID tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar perbedaan pendapat politik. Itu adalah alarm bagi kualitas akuntabilitas kelembagaan DPRD NTB.

Dan ketika persoalan tersebut sampai ke meja gubernur, yang diuji bukan hanya kecermatan administratif seorang kepala daerah, melainkan juga konsistensi moral dan politik kepemimpinannya dalam menjaga meritokrasi.

Jangan sampai meritokrasi hanya menjadi slogan pemerintahan, sementara praktik pengisian jabatan publik justru menyisakan pertanyaan mengenai transparansi, keadilan, dan independensi.

Sebab, ketika meritokrasi dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pejabat publik, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *