Opini|| Indonesia tidak sedang kekurangan partai politik. Yang kurang adalah kejujuran untuk mengakui: sebagian besar partai hari ini lebih mirip perusahaan keluarga daripada lembaga demokrasi.
Di panggung publik, mereka tampak modern. Kampanye digital, survei elektabilitas, branding kandidat, semua mengikuti resep demokrasi elektoral ala Joseph Schumpeter: kompetisi elite memperebutkan suara rakyat. Rakyat memilih, elite menang, kekuasaan berpindah.
Masalahnya, itu hanya tampilan luar.
Masuk ke dalam, kita menemukan kenyataan yang jauh lebih purba: kekuasaan diwariskan, loyalitas dibeli, dan kritik dianggap pembangkangan. Ketua umum diperlakukan seperti raja kecil. Kader bukan warga partai, melainkan pengikut. Ini bukan demokrasi. Ini feodalisme yang dipoles baliho.
Konsep demokrasi polyarchy dari Robert Dahl mensyaratkan kompetisi nyata dan partisipasi luas. Tapi bagaimana mungkin ada kompetisi jika kursi kepemimpinan dikunci oleh dinasti? Bagaimana mungkin ada partisipasi jika suara kader hanya formalitas?
Yang kita lihat hari ini bukan demokrasi yang hidup, melainkan demokrasi prosedural yang dikendalikan elite.
Panggung Demokrasi, Lakon Kerajaan
Antropolog Clifford Geertz pernah menyebut politik sebagai “teater negara”. Hari ini, teater itu semakin canggih: lampu LED, media sosial, influencer. Tapi lakonnya tidak berubah.
Masih ada raja. Masih ada lingkaran istana.
Masih ada rakyat yang hanya jadi penonton.
Pemilu berubah menjadi festival lima tahunan, bukan mekanisme kedaulatan. Rakyat direduksi menjadi angka quick count. Setelah itu, selesai. Kekuasaan kembali ke ruang tertutup. Inilah paradoks kita: demokrasi modern dengan jiwa abad pertengahan. Pancasila Dikhianati Secara Halus Kita sering menyebut Pancasila, tapi jarang sungguh-sungguh menjalankannya.
Sila keempat jelas berbicara tentang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tapi apa yang terjadi? Musyawarah diganti instruksi. Perwakilan berubah jadi transaksi.
Pemikiran Mohammad Hatta sudah lama mengingatkan: demokrasi Indonesia harus menolak feodalisme. Tapi justru feodalisme itu kini hidup subur dalam tubuh partai.
Soekarno menghendaki wakil rakyat yang merasakan penderitaan rakyat.
Kenyataannya? Banyak kursi politik ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan kedekatan dengan rakyat.
Jika kursi bisa dibeli, maka itu bukan demokrasi. Itu pasar kekuasaan.
Bahkan Adam Smith pun mengingatkan bahwa pasar tanpa moral akan kehilangan arah. Apalagi pasar politik—tanpa empati, ia berubah menjadi kartel.
Oligarki: Penyakit yang Kita Pelihara
Masalah terbesar bukan hanya feodalisme, tapi oligarki yang dilegalkan.
Robert Michels sudah lama memperingatkan melalui iron law of oligarchy: setiap organisasi cenderung dikuasai segelintir orang. Dan hari ini, hukum itu tidak dilawan—justru dipelihara.
Dana partai bergantung pada segelintir pemodal.
Kebijakan tunduk pada kepentingan sponsor. Kaderisasi kalah oleh popularitas instan. Dalam kondisi ini, partai tidak lagi mewakili rakyat. Mereka mewakili pemilik modal dan lingkar kekuasaan.
Kita Butuh Partai, Bukan Kerajaan Politik
Kalau situasi ini dibiarkan, jangan heran jika publik semakin apatis. Karena yang mereka lihat bukan demokrasi, melainkan pertunjukan yang hasilnya sudah ditebak.
Padahal jawabannya sudah ada.
Pancasila tidak meminta demokrasi yang ribet. Ia hanya menuntut tiga hal sederhana: hikmat, musyawarah, dan perwakilan yang jujur.
Penulis : Hasanudin Pengamat Politik Mantan Ketua Umum PB HMI
