Mataram – Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Mataram, Kamis (15/5). Aksi yang dipusatkan di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah pusat agar segera mengambil langkah nyata dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa.
Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan perwakilan masyarakat dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa tersebut mengusung tiga tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pemerintah pusat agar segera mencabut kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru yang selama ini dianggap menjadi penghambat utama lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa.
Kedua, KP4S menuntut agar pemerintah pusat segera menyelesaikan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah yang menjadi kerangka hukum penting dalam pembentukan wilayah otonom baru.
Ketiga, KP4S juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, untuk segera merancang dan mengesahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pulau Sumbawa Siap Secara SDA dan SDM
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Aris Munandar, menegaskan bahwa Pulau Sumbawa telah memiliki kesiapan yang memadai untuk menjadi provinsi tersendiri. Menurutnya, dari sisi sumber daya alam (SDA) hingga sumber daya manusia (SDM), Pulau Sumbawa tidak kalah dibanding wilayah lain yang telah lebih dahulu dimekarkan.
“Kondisi yang terjadi di Pulau Sumbawa dapat dilihat bahwa sumber daya alam kami telah mumpuni, sumber daya manusia kami secara kapasitas dan kapabilitas juga telah mumpuni untuk menjalankan daerah otonom baru ini dengan baik,” ujarnya saat berorasi di depan Kantor DPRD NTB.
Aris juga menyebut bahwa dari sisi fiskal dan keuangan, Pulau Sumbawa sudah memiliki modal yang cukup kuat untuk menopang berdirinya sebuah provinsi baru.
“Kami lihat secara kesiapan fiskal kami, anggaran kami, sumber daya keuangan yang kami miliki di Pulau Sumbawa juga sudah cukup untuk mendukung berdirinya Provinsi Pulau Sumbawa,” tambahnya.
Dukungan dari DPRD NTB
Aksi unjuk rasa ini juga mendapatkan respons positif dari Anggota DPRD Provinsi NTB, Marga Harun, yang turut menemui massa aksi. Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bima-Dompu tersebut secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Dalam momen yang penuh haru, Marga Harun bahkan menandatangani surat dukungan di atas materai Rp10.000 sebagai simbol keseriusannya dalam mengawal aspirasi tersebut di tingkat legislatif.
“Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan mendukung penuh pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas Marga Harun di hadapan peserta aksi.
Ia juga mengapresiasi semangat para pemuda dan mahasiswa yang terus konsisten memperjuangkan otonomi Pulau Sumbawa, seraya menyebut bahwa pemekaran ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah timur NTB.
Latar Belakang Perjuangan PPS
Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Pulau Sumbawa yang terdiri dari lima kabupaten—Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima—selama ini dianggap memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda dari Pulau Lombok.
Para pengusung pemekaran meyakini bahwa dengan menjadi provinsi sendiri, Pulau Sumbawa akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola potensi daerahnya, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Aksi damai yang digelar KP4S ini berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyerahkan tuntutan resmi kepada pihak DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi. Mereka menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga pemerintah pusat benar-benar merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Ini bukan akhir, ini adalah awal dari langkah yang lebih besar. Kami akan terus bergerak sampai Pulau Sumbawa menjadi provinsi sendiri,” tutup Aris Munandar dalam orasinya. || Yazid
