Menilik Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Dengan Model Implementasi Kebijakan Charles Edward
Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan dari pemerintaham Prabowo-Gibran. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, serta bagian dari usaha sang presiden untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semenjak di berlakukan pada tanggal 6 Januari yang lalu, program MBG tersebut menuai berbagai polemik.
Banyaknya polemik yang terjadi, membawa penulis mencoba membedah implementasi dari kebijakan program makan Bergizi Gratis menggunakan model pendekatan Charles Edward.
Menurut Charles Edward terdapat empat faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor Komunikasi,Sumber Daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi (Communication)
Kebijakan publik harus di sampaikan dengan baik dan jelas kepada para pelaksana (implementor), target sasaran kebijakan, dan para pihak lain yang memiliki kepentingan. Hal ini bertujuan agar ketiga pihak tersebut mengetahui apa yang menjadi maksud,tujuan serta esensi dari kebijakan publik tersebut, penyampaian informasi yang jelas membuat implementor, target sasaran kebijakan dan kemlompok lain yang berkepentingan mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan guna mensukseskan kebijakan publik.
Penyampaian informasi yang baik dan jelas, berguna untuk menghindari terjadinya informasi yang simpang siur yang dapat membingungkan pelaksana (implementor), target sasaran kebijakan, dan para pihak lain yang memiliki kepentingan.
Dalam program makan begizi gratis nampaknya terjadi cacat komunikasi, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengakibatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Baru-baru ini ratusan siswa di Papua melakukan aksi demontrasi menolak Program Makan Bergizi Gratis. Banyaknya masyarakat yang kontra disosial media terhadap program Makan Bergizi Gratis tersebut mempertegas kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap program tersebut. Kebingungan pengelola sekolah karena tidak mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu juga sebagai bukti buruknya komunikasi.
Di daerah pedesaan banyak yang belum mengetahui secara komprehensif mengenai MBG, bagaimana proses penyalurannya,siapa saja yang menjadi target sasaran program, apa manfaat dan tujuan diselenggarakannya,serta syarat untuk mendapatkannya. Apalagi program ini di targetkan tidaknya untuk anak sekolah namun untuk ibu hamil juga.
Pemerintah terlalu terfokus memberikan informasi soal penganggaran dan sangat sedikit memberi informasi mengenai manfaat dari program tersebut. Selain itu pemerintah didalam menyampaikan informasi seringkali menggunakan bahasa yang sulit di pahami oleh masyarakat, dan penyampaian informasi mengenai MBG kebanyakan di berikan melalui media berita online yang pada dasarnya kurang di akses oleh masyarakat umum. Dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis pemerintah juga kurang melibatkan pemerintah lokal ,seperti kepala desa atau lurah.
Kritik dan saran terhadap program Makan Bergizi Gratis ini kurang diperhatikan, alih-alih dijadikan bahan evaluasi justru kritik dan saran yang di lontarkan dianggap sebagai hal berbahaya yang dapat mengancam pelaksanaan program MBG, hal ini mempertegas buruknya komunikasi antara pelaksana program dan target sasaran program.
Sumber Daya (Resources)
Bagaimanapun baik dan jelasnya infomasi yang di sampaikan kepada pelaksana kebijakan, target sasaran kebijakan, dan para pihak lain yang memiliki kepentingan namun jika Sumber daya penunjang keberhasilan kebijakan kurang maka bisa dipastikan kebijakan tersebut tidak akan terimplementasi dengan efektif. Sumber daya tersebut meliputi Sumber daya Manusia,anggaran (ekomoni), situasi politik.
Manusia
Pada program MBG dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup,baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Adanya murid keracunan dan adanya makanan basi pada penyelenggaraan MBG menjadi indikasi kualitas implementor masih kurang mempuni.
Anggaran
Untuk menjalankan suatu kebijakan tentu dibutuhkan kecukupan modal atau adanya anggaran yang memadai, tanpa adanya anggaran yang memadai kebijakan tidak akan bisa berjalan secara efektif serta tidak akan mencapai tujuan.
Pada program Makan Bergizi Gratis penetapan anggaran yang awalnya Rp.15.000 per anak dan ibu hamil di kurangi menjadi Rp.10.000. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan kurangnya anggaran program tersebut.
Kebijakan presiden Prabowo untuk melakukan Pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 dilakukan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis, kebijakan tersebut ini mempertegas kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program MBG.
Selain itu rekomendasi dana zakat untuk Makan Bergizi Gratis yang di lontarkan ketua DPD, seolah memperjelas bahwa program MBG ini sangat kekurangan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Gelagat pemerintah menunjukkan ketidaksiapan dan kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis sangat terlihat jelas.
Disposisi (Disposition)
Dalam implementasi kebijakan publik sangat perlu komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan. Kepribadian yang kuat ( kejujuran ) dan komitmen dari para pelaksana kebijakan (implementor) memiliki peranan sangat penting guna terlaksananya kebijakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.
Dilansir dari presidenri.go.id presiden tegaskan komitmen seluruh anak-anak Indonesia mendapatkan makan bergizi gratis, tidak hanya itu di lansir dari media online pemerintah juga terus mendorong dan memastikan komitmen pemerintah daerah berserta para stakeholder dalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis. Dan para stakeholder pun telah mempertegas komitmen untuk mensukseskan program MBG.
Namun disisi lain keterlambatan distribusi makanan mencidrai komitmen yang telah di utarakan pemerintah dan para pelaksana kebijakan. Keterlambatan distribusi makanan dan perdaan menu Makan Bergizi Gratis membuat kita bertanya apakah komitmen pemerintah hanya sebatas statement di media?.
Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)
Struktur birokrasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Suatu kebijakan tidak terlaksana secara efektif di karenakan ketidak tepatan pada Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi berkenaan dengan hubungan antara unit-unit organisasi pelaksana, pembagian wewenang tugas pokok fungsi dari masing-masing organisasi.
Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan pengampu program Makan Bergizi Gratis,merujuk pada Perpres Nomor 83 Tahun 2024, struktur organisasi Badan Gizi Nasional terdiri dari dua bagian utama yang meliputi:
1. Dewan Pengarah
Ketua,Wakil Ketua,dan Anggota.
2. Pelaksana
Kepala,Wakil Kepala,Sekretariat Utama,Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola,Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran,Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama,Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan,Inspektorat Utama.
Harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Masih banyaknya masalah pada implementasi program Makan Bergizi Gratis menunjukkan masih kurang harmonisnya hubungan antar organisasi pelaksana.
Banyaknya masalah yang muncul pada penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis membuat perintah untuk harus terus berbenah,melakukan evaluasi guna terlaksananya program secara efektif sehingga tujuan kebijakan tercapai. Pemerintah juga sebaiknya lebih terbuka kepada kritik yang ada, keterbukaan terhadap kritik yang ada bisa dijadikan rujukan perbaikan pada proses penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.
