Gerakan Pengawal kebijakan Publik (GPKP) Zuarno Saputra,SH mengajak stackholder atau semua pihak menjaga kepemimpinan saat ini dan mengkawal kebijakan pemerintah agar terus konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. 04/01
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id – Terkait dengan polemik pengangkatan Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur, Gerakan Pengawal Kebijakan Publik ( GPKP ) meminta Bupati mencabut SK yang di susun oleh dinas pariwisata yang masih menjadi perdebatan
Hal itu dikatakan Ketua Gerakan pengawal Kebijakan Publik, Zuarno Saputra ,SH bahwa hal tersebut akan berpotensi membawa Bupati pada persoalan hukum.
Pasalnya, adanya para pihak yang keberatan karena lembaganya dicaplok sebagai unsur keterwakilan dalam SK BPPD yang ditandatangani Bupati Lombok Timur.
” Jangan sampai hal yang menjadi perdebatan saat ini soal SK itu bisa menjebak Bupati ke persoalan hukum di kemudian hari, ini jangan di remehkan jika ada yang keberatan ini bisa di proses secara hukum,” tegasnya. sabtu 04/01
Disamping itu, Zuarno mengajak stackholder atau semua pihak menjaga kepemimpinan saat ini dan mengkawal kebijakan pemerintah agar terus konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya.
Zuarno berharap kesalahan- seperti ini jangan sampai terus terjadi, karena bukan kali ini saja terjadi bebrapa waktu lalu pernah ribut juga terkait pansel Baznas
“Apa Bupati tidak menyadari hal itu, karena belum tentu orang yang mempunyai gelar doktor paham di segala bidang itu tidak menjamin kompetensi sehingga dalam semua hal harus di libatkan,jangan sampai buat gaduh terus lombok timur ini” pungkas nya
Lebih jauh Mantan aktivis Lotim ini berharap kepemimpinan Bupati H.M.Sukiman Azmi dan Wakil Bupati H.Rumaks, SJ membawa Lombok Timur lebih baik.
“Saya percaya kita semua berharap Lombok Timur akan lebih baik di kepemimpinan SUKMA ini,” tutup Zuarno. (Cr-09)
