LOMBOK TIMUR – Seratus hari pertama duet H. Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya tak dihiasi pesta ataupun parade janji. Tanpa selebrasi, tanpa baliho penuh jargon, mereka memilih langsung turun ke gelanggang: menstabilkan harga sembako yang sempat naik tajam jelang Ramadan.
Tidak ada operasi pasar dengan sorotan kamera. Tidak ada baliho bertulis “Kerja Nyata” membentang di jalanan. Yang ada justru penyaluran bantuan sembako dalam skala besar—diam-diam tapi masif. Sekitar Rp40 miliar digelontorkan melalui berbagai skema bantuan sosial. Targetnya jelas: menahan laju inflasi dan menjaga api dapur rakyat agar tetap menyala.
Langkah ini tak sekadar populis. Data berbicara. Badan Pusat Statistik mencatat, indeks perkembangan harga di Lombok Timur turun drastis: minus 7,13 persen. Terendah se-Indonesia. Nama daerah ini bahkan mencuat dalam rapat nasional sebagai contoh penanganan inflasi yang efektif.
“Program ini bukan soal bagi-bagi bantuan,” ujar Haerul Warisin dalam rapat koordinasi awal Mei. “Ini cara kami memastikan rakyat tetap bisa makan dan hidup normal.”
Namun saat asap dapur mulai menari, aspal di jalan justru mulai mengelupas.
Lubang di Jalan, Lubang di Ingatan
Jalanan di banyak desa rusak parah. Aspal mengelupas, membentuk gelombang dan lubang seukuran ember—di beberapa titik bahkan seluas bak mandi. Seolah-olah, proyek 100 hari melompati urat nadi transportasi rakyat.
Di banyak ruas jalan status kabupaten di Lombok Timur, pengendara harus melambat, tidak karena polisi tidur, tapi karena medan bergelombang yang mengancam ban pecah setiap saat. Contoh kasus di ruas jalan menuju Embung Raja, lubang-lubang dalam menghantui warga saban hari—jebakan yang menunggu korban berikutnya.
Padahal, dana percepatan pembenahan infrastruktur akan disiapkan. Tak tanggung, nilainya Rp250 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan jalan. Tapi hingga hari ke-100, dana itu masih seperti janji yang menggantung. Di lapangan, belum banyak tanda-tanda dimulainya perbaikan.
“Jalan Terara–Embung Raja jadi prioritas,” ujar seorang anggota dewan dalam rapat. “Tapi kita harus adil dengan wilayah lain.”
Sayangnya, kalimat itu hanya terdengar di ruang rapat. Di jalanan, warga tetap harus menghindari lubang, sembari berdoa suspensi motornya lebih kuat dari kesabaran mereka.
Industri Porang di Gas, Jadi Sumber Valas atau Sekadar Cita Program yang Berakhir Jadi Tumpukan Kertas Bekas?
Di tengah jalanan yang tuai kecaman publik luas, satu sektor yang berpotensi menampilkan wajah cerah: Porang. Umbi yang dulu dianggap tak bernilai kini naik kasta. Pabrik pengolahan porang resmi berdiri di kawasan utara, berkat kolaborasi Rp18 miliar antara pemerintah daerah dan swasta.
Pabrik ini bukan hanya soal teknologi. Ia adalah simbol. Simbol bahwa Lombok Timur bisa naik kelas—dari penghasil bahan mentah, menjadi produsen barang jadi bernilai tinggi.
“Ini harapan baru petani,” ujar Haerul Warisin. “Mereka tak lagi hanya menjual mentah, tapi bisa mengolah dan mengekspor sendiri.”
Tapi jalan menuju pasar global bukan jalan tol. Tantangan datang dari fluktuasi harga, kualitas produksi, hingga kepastian kemitraan. Pabrik harus dijaga agar tak berubah menjadi monumen bisu—bagus di awal, sepi di akhir.
Harapan Perubahan, Bukan Sekadar Kebijakan Balas Budi yang Lahirkan Ketimpangan
Kemajuan di satu sisi tidak serta merta menutupi ketimpangan di sisi lain. Ketika jalanan di pusat kota mulus dan terang, desa-desa pinggir justru masih berkutat dengan jalan berlubang, jembatan sempit, dan drainase yang tak memadai. Setiap musim hujan, jalanan berubah jadi sungai kecil. Sementara di musim panas, jadi tempat adu kesabaran.
Media sosial kini jadi ruang protes. Foto-foto jalan berlubang bertebaran. Warga menandai akun pemerintah, berharap suara digital lebih keras dari jeritan di tikungan.
“Kalau kami diam, lubang itu bisa tetap ada sampai anak saya masuk SMP,” tulis seorang warga di Facebook. Komentar yang disukai ribuan, tapi belum tentu dibaca satu pun pengambil kebijakan.
Capaian Seratus Hari Perdana: Masih Dihiasi Tanda Tanya, Imajiner dan realisasi Visi Misi yang Masih AKAN!
Memang seratus hari terlalu singkat untuk menuntut perubahan total, tapi cukup untuk membaca arah angin. Iron–Edwin terlihat menjadikan stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli jadi perhatian mendasar. Dengan menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif utama.
Namun membangun tak cukup dengan sembako dan porang. Infrastruktur adalah tulang punggung. Jalan, jembatan, dan penerangan adalah hak dasar, bukan pelengkap.
Jika pembangunan hanya menyentuh satu sisi, maka luka ketimpangan akan terus menganga.
“Yang penting bukan sekadar dibangun,” kata Haerul Warisin. “Tapi kualitas dan pemerataan.”
Kata-kata itu mengandung harapan. Tapi publik tidak hidup dari kata-kata.
Menanti Perbaikan Jalan, Menanti Jawaban atau Mungkin Janji yang Berakhir AKAN
Lubang di jalan adalah luka fisik. Tapi ia juga simbol. Simbol dari harapan yang tergelincir, dari janji yang belum ditepati, dari kesenjangan yang belum teratasi.
Iron–Edwin telah memulai langkah dengan cepat di sektor pangan dan agribisnis. Namun di ranah infrastruktur, langkah mereka masih terpatah-patah.
Warga Lombok Timur tak menuntut jalan tol. Mereka hanya ingin jalan yang tidak membunuh perlahan. Jalan yang tak menguji kesabaran saban hari. Jalan yang membuktikan bahwa negara hadir sampai ke ujung desa.
Seratus hari adalah permulaan. Tapi jalan masih panjang. Dan lubang-lubang itu masih menunggu jawaban. Jalan itu akan mulus atau tetap berlubang dan terabaikan. (**)
