oleh

Polemik KEK Mandalika, Pembebasan Tanah Warga Jangan Dijadikan Bisnis

Ketua Konfedrasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB berharap, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) khusunya dan Pemprov Jangan selalu menjadikan masyarakat bawah menjadi obyek. Sesekali ajak dan rangkum masyarakat menjadi subjek.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id -Polemik  pembebasan lahan ternyata masih menghantui pembangunan sirkuit Mandalika untuk perhelatan kejuaraan MotoGP Indonesia 2021. Ditambah lagi dengan penghadangan salah seorang anggota DPR RI oleh warga yang menyampikan aspirasinya agar tanah mereka segera di selesaikan.

Polemik tersebut tentu saja mengundang banyak komentar dan rasa keperihatinan dari berbagai pegiat social mauapun ekonomi.

Ketua Konfedrasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB Lalu Iswan muliadi mengatakan, Secara umum, KEK Mandalika dibangun diatas air mata masyarakat lokal yang dari dahulu kala memang diam dan tinggal disana.

“Banyak masalah,  contohnya luas tanah saat pembayaran tidak sama dengan harga luasan aslinya,  katanya tanah hulayat dan bukan milik warga,  tidak ada surat suaratnya dan lain-lain,” Ujar Muliadi. 30/055.

Muliadi juga menambahkan bahwa, pihaknya sesalkan oknum Pemerintah  yang selalu membisniskan setiap pembebasan tanah warga untuk kepentingan umum. Secara aturan ada jelas aturan main/SOP pembebasan tanah, tapi itu hanya seremonil saja dan tetap masyarakat akan jadi korban karena harga yang selalu dimainkan. Belum lagi dengan sistem politik belah bambu.

Secara pribadi, Muliadi tidak pernah setuju dengan KEK Mandalika, Karena menurutnya yang akan menikmatinya adalah mereka golongan berduit. Di pesisr pantai kuta,  kios-kios di robohkan dengan alasan sepadan pantai. Tapi pengemban membangun bangunan persis di bibir pantai. Adilkah?  Tentu tidak adil.

“Prediksi saya, bisa saja nanti setelah KEK Mandalika beroprasi, akan ada gejolak efek dari kesenjangan social anatara masyarakat local dan KEK Mandalika ” Ujar Pemuda paruh baya yang akrab di panggil Mik Mul itu.

Masih kata Mik Mul, undang-undang mengatakan,  tanah yang akan dipergunakan demi kepentingan umum, memang harus dengan ikhlas di lepas oleh pemilik asal, Tapi masalahnya bukan disini, dirinya percaya warga dengan ikhlas  akan melepas tanah tersebut, apalagi demi kepentingan umum. masalhnya adalah hak warga untuk menuntut harga tanah,  ini yang selalu menjadi dan dibisniskan oleh oknum-oknum tersebut. jelas kami Perihatin sekali dengan sikon seperti itu.

Dirinya juga mengatakan, BUMN KEK Mandalika mulai saat ini,  harus memperhatikan dan memikirkan giat bisnis dan peran serta yang aktif  untuk masyarakat lokal. Mungkin dengan inisiatif membukakan los-los untuk dagang suvenir khas, makanan khas dan sebagainya.

Dirinya juga mengajak semua pihak memnag harus mendukung program-program pemerintah, termasuk KEK Mandalika. Disamping penyerapan tenaga kerja dan peluang kerja yang besar, Tapi kita jangan terbuai dengan itu semua, Karena tidak mungkin 100% tenaga kerja lokal akan diberdayaakan.

“KSPN tentu akan mengawasi penyerapan tenaga kerja luar oleh pihak KEK,  jika kami temukan tenaga kerja lokal jauh lebih besar,sementara  keahlian tenaga kerja luar dimiliki oleh tenga kerja lokal, jangan salahkan kami bertindak,” Tegasnya.

Ia juga menyarankan pihak KEK Mandalika buat sebuah ikatan dan hubungan dengan masyarakat lokal, jangan cuma dengan masyarakat yang menjadi pejabat dan kalangan atas. Kalau para pengemban tidak dari sekarang memperhatikan masyarakat lokal,  jangan salahkan masyarakat  akan melawan dengan kekuatan,” Pungkasnya.

Muliyadi yang juga merupakan Sekjen Pemuda Sasak ini berharap, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) khusunya dan Pemprov Jangan selalu menjadikan masyarakat bawah menjadi obyek. Sesekali ajak dan rangkum mereka menjadi subjek.

“Untuk APH,  ingat dengan sumpah dan janji sebelum  memakai baju Dinas tersebut. Lihat dengan mata hati keadaan masyarakat bawah ,  dan buat keputusan dengan nurani bukan semata-mata dengan pesanan. Tapi saya percaya,  meraka APH akan profisional dalam bertindak,” Tutupnya. ( Cr-Wenk).