Realisasi Pokir DPRD Lombok Timur yang bersumber dari DAU sebagian telah dikontrak kerjakan. Hanya saja Pokir yang bersumber dari dana pinjaman PT SMI baru bisa dilakukan hal serupa pada triwulan lll, menyusul realisasi pinjaman yang dikucurkan PT SMI kepada Pemda Lombok Timur.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan rapat dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, guna membahas realisasi program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, utamanya terkait Pokir yang bersumber dari dana pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Kepala BPKAD Lombok Timur, Hasni menuturkan Pemda Lombok Timur mengurungkan rencana awal pinjaman yang totalnya Rp 222 Milyar, setelah adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyatakan jika pinjaman di PT SMI dikenakan bunga lunak variatif per setiap periode pinjaman yang telah ditentukan, maka Pemda melakukan rasionalisasi usulan pinjaman.
“Pinjaman-pinjaman daerah dari PT SMI itu akan dikenakan bunga lunak. Lombok Timur massa pinjamannya 3 tahun, sehingga bunganya 5,2 Persen,” katanya di Kantor DPRD Lombok Timur, Selasa (27/04/2021).
Masih kata Hasni, Pemda Lombok Timur akhirnya mengajukan pinjaman sebesar Rp 125 Milyar, di mana Pemda mengusulkan skema pembayaran pinjaman setiap per triwulan kepada PT SMI.
“Kami tawarkan per triwulan, tapi skemanya tergantung dari PT SMI,” imbuh dia dengan memastikan jika tidak ada alokasi anggaran yang ditunda kepada setiap OPD.
Terkait itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Hasan Rahman menyambut jika pihaknya ingin mengetahui kepastian kapan realisasi program Pokir yang bersumber dari dana PT SMI, karena katanya saat ini tengah proses verifikasi dan validasi di meja Menteri Keuangan RI.
Dikatakan Politisi Golkar itu, kepastian didapat pihaknya, karena berdasarkan keterangan dari Kepala BPKAD diperkirakan dana dari PT SMI akan masuk pada triwulan lll.
“Tadi Pak Kaban BPKAD katakan dana dari PT SMI itu masuk dan bisa dikontrakkan pada triwulan lll,” bebernya. Lanjutnya juga jika jumlah paket Pokir yang bersumber dari pinjaman PT SMI berjumlah 100 paket lebih dengan total anggaran Rp 12 Milyar.
Dia juga menyatakan, di dalam APBD yang telah ditetapkan, tidak ditentukan sumber dana Pokir. “Dana Pokir yang tercantum di APBD itu, tidak tercantum sumber dananya dari mana, apakah PAD, PT SMI atau sumber bantuan dana dari pusat atau provinsi,” ucapnya, dari itu dibutuhkan perhatian pihaknya agar alur kas yang dikelola oleh BPKAD tidak rancu.
“Jadi kami membantu agar alur kas tidak terkendala dan carut marut karena keinginan anggota DPRD disegerakan programnya,” kata dia
Dia juga menuturkan Pokir anggota DPRD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya 300 paket lebih, setengahnya (170 paket, red) telah dikontrak kerjakan di triwulan lll ini, dengan total anggaran keseluruhan Rp 60 Milyar.
Di tempat yang sama juga, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, Marhaban menyatakan jika pihaknya diminta oleh DPRD untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan Pokir yang bersumber dari DAU. “Kita diminta untuk mempercepat penyelesaian Pokir yang sumber dananya dari DAU,” jelasnya singkat.
Tetapi dikatakan dia, saat ini tentu pihaknya belum berani mengerjakan Pokir yang dananya bersumber dari pinjaman PT SMI, selama masih belum ada rambu yang jelas terkait dana tersebut.
“Sementara Pokir yang bersumber dari PT SMI kami tidak berani melakukannya, selama belum ada komando,” tutupnya. (Cr-Pin)
