MKKS Lotim gelar hearing ke DPRD, hal itu dilakukan untuk menuntut beberapa hal, lantaran diakui selama ini MKKS tidak pernah dilibatkan, khususnya terkait tidak jelasnya insentif. Mendengar itu Dikbud dan DPRD menyatakan akan mempertimbangkan itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lombok Timur gelar hearing dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) serta Komisi ll DPRD.
Ketua MKKS Lotim, Mashar menyebut dari 156 sekolah swasta yang ada, 146 telah menjadi anggota dari MKKS. Dari itu berdasarkan kesepakatan bersama, terdapat 3 tuntutan yang diminta oleh MKKS, di mana dikatakan dia hal tersebut merupakan janji dari Pemda Lotim yang tak urung dipenuhi.
“Tuntutan kami yang pertama soal insentif yang selalu kami di PHP, kemudian soal tidak dilibatkannya kami dalam penyusunan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus serta soal beasiswa dan rekrutmen belajar bahasa inggris di kampung inggris,” kata dia saat hearing di DPRD, (23/06/2021).
Menanggapi itu, Kepala Dinas Dikbud Lotim, Dewanto Hadi menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari MKKS, khusus untuk insentif dikatakan dia pihaknya telah mengalokasikan kepada 847 guru honorer di sekolah swasta.
“Diatur dalam masa kerja, yang paling rendah 550 level ke dua 650 dan ketiga 750 untuk yang di atas 10 tahun,” terang dia.
Masih lanjutnya dari 256 SMP yang ada di Lotim, diantaranya terdiri dari dari 105 SMP dan negeri dan sisanya adalah swasta. “156 kepala sekolah swasta dengan wakilnya itu jumlah yang signifikan, 312 dikalikan Rp. 750 ribu dikalikan dengan 12 jumlahnya sangat signifikan,” beber dia.
Dari itu dikatakan dia, Pemda dalam hal ini akan mempertimbangkan itu, mengingat dikatakan dia sekolah swasta adalah mitra dalam mengentaskan persoalan pendidikan di Lotim.
“Sangat layak teman-teman MKKS menyampaikan aspirasi ke DPRD untuk mendapatkan insentif, karena mereka adalah mitra kita,” ucapnya.
Terkait itu, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori menyebut pihaknya di legislatif akan menghitung kemampuan keuangan daerah, karena diakui dia juga sangatlah layak MKKS mendapat insentif dari daerah. “Kita harus hitung juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Diterangkan dia juga, untuk menghindar tuntutan serupa di kemudian hari, dirinya berpesan agar sekolah swasta tidak dipolitisir, jika tidak sesuai dengan kemampuan daerah untuk memfasilitasi itu.
“Jangan dipolitisasi, kalau janji mestinya harus diperhatikan sebagai sebuah penghargaan,” pungkasnya. (Cr-Pin)
