oleh

Warga Surabaya Resah Diberlakukannya Moratorium, Kades Pastikan Realisasi Pemekaran Masih Terbuka

Polemik pemekaran wilayah yang terjadi di Desa Surabaya, Sakra Timur berlanjut. Terakhir, dilaksanakan hearing antara perwakilan masyarakat dengan pihak Pemdes, untuk membahas perkembangan terkini dari progres pemekaran wilayah di desa tersebut.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Perwakilan warga empat wilayah yang melakukan hearing dengan pihak Pemdes Surabaya, Yuda, menyatakan jika hearing yang dilakukan adalah untuk mengonfirmasi terkait realisasi pemekaran wilayah di Desa Surabaya, di mana saat ini belum terlaksana di desanya.

“Yang menjadi tuntutan kita tadi berdasarkan instruksi Bupati dan Perbup 2019 itu yakni masing-masing desa melakukan pemekaran wilayah, yang dulu disosialisasikan oleh Pak Kades,” katanya, Senin (24/08/2020).

Yuda menambahkan, informasi itu disambut hangat oleh masyarakat dan pihak Pemdes menindaklanjuti itu dengan membentuk panitia pemekaran.

“Kepala desa sejak awal menginformasikannya kepada masyarakat terkait pemekaran, dan itu disambut baik oleh masyarakat. Akhirnya dibuat panitia pemekaran dusun oleh kepala desa,” imbuhnya.

Menindaklanjuti itu, sambutnya masyarakat melalui BPD mengusulkan pemekaran, dari dua ajuan proposal hingga akhirnya menjadi empat proposal pemekaran. “Melalui BPD diberikanlah dua proposal pemekaran dari lima dusun yang ada, tapi kemudian bertambah dua menjadi empat dusun yang diusulkan mekar,” ulasnya.

Menjadi persoalan kemudian, ketika keempat wilayah yang diusulkan untuk pemekaran, tidak kunjung dimekarkan. Sementara di desa lain, pemekaran wilayah telah terlaksana, padahal waktu pengusulannya relatif pada waktu yang bersamaan, sehingga Ia mencurigai pihak Pemdes tidak meneruskan proposal itu ke kabupaten.

“Saya liat ke empat proposal itu tepat tanggal 14 Februari telah ditandatangani oleh kepala desa, tapi tidak diantar ke pihak kabupaten. Baru kemudian setelah masyarakat melihat desa tetangga sudah mekar, baru bersuara yohh kenapa kita belum mekar juga, baru kemudian proposal itu dikirim satu minggu yang lalu,” cetusnya.

Lanjutnya, akibat dari itu, masyarakat marah, apalagi diketahui setelah diadakannya hearing, telah diberlakukan moratorium oleh kebupaten. “Tapi berdasarkan hasil hearing tadi, ternyata pemekaran dimoratorium, sudah ditutup, dan kita ditunggu menunggu lagi, sekarang pertanyaannya sampai kapan. Kita tidak tau,” sesalnya.

Ditempat terpisah, Kades Surabaya yang dikonfirmasi terkait apa yang disampaikan oleh perwakilan warga tersebut menjawab secara diplomatis.

“Terkait dengan tadi itu warga meminta jaminan, terkait dengan pemekaran dusun, yaa saya jawab jika saya akan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten sampai dengan moratorium dicabut,” tekasnya.

“Artinya tahapan itu telah dilakukan, dan disposisinya juga sudah masuk untuk mendapat perhatian khusus,” sambungnya.

Ditanyakan terkait dengan dugaan warganya, atas kelalaian pihaknya yang tidak meneruskan proposal pemekaran ke kabupaten, Rifa’i menjawab lugas.

“Dengan hal itu, pertama kita koordinasi dengan Pemda, kita ditanya berapa dusun, kita jawab lima dusun, yang mengusulkan mekar dua dusun. Jadi kabupaten meminta kalau misalkan lima dusun, cuma dua dusun yang meminta pemekaran, lalu kemudian dusun yang lain mengusulkan belakangan, ini yang menjadi pertimbangan kabupaten, sehingga kita diminta agar menyerahkan proposalnya secara kolektif,” ungkapnya.

Dirinya melanjutkan, “lalu saya tanya, berapa proposal yang sudah masuk, ternyata banyak termasuk proposal dari Desa Greneng juga, tapi kan itu berbeda-beda disposisinya kan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut atas polemik yang terjadi di desanya, Ia menjamin jika untuk kasus Desa Surabaya, akan diatensi oleh pihak DPMD.

“Kita progres, bahkan kemarin saya ditelpon sama Kabid, ditanyakan terkait proposal itu, saya jawab sudah saya masukkan ke Bupati, dan saat waktu sosialisasi tanah pecatu dan setengah miliar masker itu saya ditanyakan oleh Pak Kabid, mana proposalnya, lalu saya kasi dan proposal itu dibawa langsung sama Pak Kabid,” pungkasnya. (Cr-Pin)