oleh

Tegakkan Disiplin Warga, Pemda Lotim Lakukan Razia Perda Covid

banner 300500

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur (Lotim) H.M. Juaini Taofik pimpin apel personel persiapan Operasi Gabungan (Opgab) penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 7 tentang pengendalian penyebaran penyakit menular Covid-19.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Hadir dalam apel gabungan yang dilangsungkan di pelataran Kantor Samsat Selong itu, Kepala Dinas Perhubungan, Wakapolres, dan Kasat Pol-PP Lotim. Dalam kesempatan itu, Sekda Lotim, Juani Taofik selaku inspektur menyatakan jika operasi atau razia penerapan Perda Nomor 7 melibatkan 60 personel dan merupakan operasi sipil.

“Kita menurunkan 60 personel dari unsur Polres, TNI, Pol-PP dan Dinas Perhubungan. Ini adalah operasi sipil, makanya Satpol-PP di depan kepolisian dan TNI mendukung saja, karena ini Perda bukan Undang-undang. Karena Satpol-PP itu tugasnya menegakkan Perda,” katanya, Senin (14/09/2020).

Taofik mengakui jika operasi ini diambil oleh unsur Forkopimda Lotim setelah pihaknya mendapat surat langsung dari Sekda Provinsi yang menginstruksikan jajaran di Kabupaten/Kota untuk membantu Pemprov NTB menegakkan Perda Nomor 7 tersebut.

“Memang ini Perda provinsi, tapi saya sudah mendapat surat dari Sekda provinsi untuk seluruh kabupaten itu membackup penegakan Perda Provinsi ini,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Taofik menegaskan terkait dengan operasi yang dilakukan, murni merupakan operasi kemanusiaan. Dan Pemda Lotim memilih melakukan operasi pertama di perbatasan, dengan tujuan lebih optimalnya sosialisasi Perda bagi masyarakat yang akan masuk ke wilayah Lotim.

“Dan saya katakan ini adalah operasi kemanusiaan. Yang dilihat dari sudut penegakan hukum ini bukan sanksi pidana, tapi ini adalah sanksi administratif. Kenapa mengambil perbatasan di hari pertama, karena agar tersosialisasi kepada masyarakat Lombok Timur yang melintas di perbatasan,” tuturnya.

Dirinya juga menegaskan jika uang sanksi dari pelanggar Perda itu akan masuk ke kas daerah Provinsi NTB.
“Untuk uang dendanya itu ke provinsi, makanya di meja terakhir ada petugas Samsat dari Bapenda Provinsi. Karena uangnya masuk ke kas provinsi,” imbuhnya.

Dirinya menjanjikan, pelaksanaaan operasi ini akan berkelanjutan dan menyasar semua fasilitas publik yang ada.

“Operasi ini akan dilakukan juga di jalan raya, fasilitas umum, pelayanan dan termasuk pasar dan akan kita laksanakan continue,” pungkasnya. (Cr-Pin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT