Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Lombok Tengah (Loteng) M. Syamsul Qomar menuding pembentukan dan proses mediasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah di KEK Mandalika beberapa waktu lalu hanya akal-akalan saja.
LOMBOK TENGAH, Corongrakyat.co.id- Ketua MPC Pemuda Pancasila Loteng, M. Syamsul Qomar mengecam keras rencana eksekusi lahan di KEK Mandalika karena menurutnya persoalan belum usai. Faktanya, dari beberapa kali mediasi dan sosialisasi yang dilakukan, belum juga menemukan akhir dari persoalan kasus sengketa lahan ini.
“Proses ini saya lihat hanya upaya intimidasi kepada pemilik lahan, bukan verifikasi. Kalau verifikasi, ya mana hasilnya, kok tidak ada sampai saat ini,” sesal Qomar.
Melihat kondisi ini lanjut Qomar, wajar jika pemilik lahan merasa curiga ini hanya upaya permainan ITDC. Apalagi seperti yang diketahui bersama bahwa tim ini dibiayai ITDC selaku salah satu pihak yang bersengketa.
Di sisi lain, rencananya, besok Senin (16/11/2020), akan ada upaya clearing lahan tahap II. Padahal, lahan yang akan dieksekusi tersebut merupakan lahan yang sudah melalui verifikasi tiga bulan lalu di D’Max Hotel yang difasilitasi tim bersama perwakilan Komnas HAM.
“Ini hasil verifikasi belum ada, malah main gusur. Aneh jin ajaib dan membodohi masyarakat. Ketika proses berjalan, mestinya tidak ada yang boleh menyentuh lahan sengketa itu. Tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Ini juga, tim juga harusnya keluarkan hasil verifikasinya, seperti apa dan kenapa disembunyikan?” kesalnya.
Di satu sisi lanjut pria asal Bagu Lombok Tengah itu, pihaknya juga menolak sebutan warga pengklaim. Sebab menurutnya, tidak ada masyarakat sebagai pengklaim. Lantaran merekalah yang menguasai objek dan memiliki alas hak dan bukti kuat.
“Justru yang mengklaim ini ITDC, karena asal muasal HPL mereka pegang tidak jelas. Mari buka-bukaan saja,” tantang dia.
“Kami warning ITDC dan Pemprov NTB serta tim untuk tidak arogan. Jalankan rekomendasi Komnas HAM, jangan ambil secara paksa. Itu cara kuno dan tidak elok dan menindas rakyat kecil. Jangan paksa masyarakat melawan dengan darah karena tidak diberikan keadilan atas haknya. Harusnya sebagai proyek super prioritas, pemerintah lebih mengutamakan rakyat daripada uang atau sirkuit yang hanya jalan penghubung antar hotel ini. Tidak ada yang lebih berguna dan luar biasa dari keadilan dan kemakmuran rakyat itu harus dikedepankan, bukan proyeknya,” tandasnya. (*)
