oleh

Rekomendasi Hearing, DPRD Sarankan Program BPNT Dikembalikan ke Pedum

Banyaknya temuan di lapangan tentang kisruh penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) bersikap, dari itu DPRD Lotim menggelar hearing dengan memanggil Dinas Sosial dan BRI Cabang Selong.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Dalam haering tersebut, DPRD Lotim meminta kepada Dinsos Lotim dan BRI Cabang Selong, agar penyaluran BPNT dikembalikan ke Pedoman Umum (Pedum) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori menyampaikan banyak terjadi kisruh dalam mekanisme kerja pengadaan dan penyaluran program BPNT. Dari itu Ia meminta Dinsos menjalankan program ini sesuai dengan Pedum yang telah ditentukan oleh Kemensos RI.

“Dengan Kesepakatan kita bersama kami Minta Dinas harus kembalikan program ini sesuai dengan pedoman umum,” katanya, Senin, (19/10/2020).

Lanjutnya, kisruhnya program ini karena banyaknya agen-agen yang tidak jelas, ada temuan kami agen yang merangkap menjadi suplayer itu tidak boleh ini yang membuat dia kisruh, makanya kami minta kembalikan ke pedum yang ada, sementara itu mengenai suplayer itu hak warga negara asalkan mempunyai usaha yang sesuai dengan ketentuan barang yang ada, dan barangnya juga harus sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan di pedum itu,” ucapnya

Sementara itu, Kadis Sosial Lotim, H. Ahmad menyampaikan dalam penyaluran BPNT, dari hasil haering ini dirinya akan meminta program BPNT dikembalikan ke Pedum. Ia juga memastikan bahwa di internal dinasnya tidak ada kisruh, tapi terangnya kisruh terjadi di bawah antara agen dan suplier, dan itu dilaporkan oleh masyarakat, untuk nanti pihaknya akan tindak lanjuti.

“Tempatnya ribut itu dibawah yaitu antara suplayer dan agen, makanya banyak laporan dari masyarakat tentang banyaknya agen yang nakal dan itu langsung kita tindak lanjuti, bahkan sampai 30 lebih agen ini sudah kita pecat,” katanya.

“Makanya nanti kita akan ajukan program ini sesuai dengan Pedum yang ada biar tidak ada kisruh lagi di bawah, karena tugas kami di program ini hanya mengawasi saja,” tutupnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT