oleh

Pemda Ajukan Dua Raperda Pada Sidang Paripurna DPRD Lotim

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang di ajukan Pemerintah Daerah ( Pemda) Lombok Timur yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id -Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengajukan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas pada sidang paripurna DPRD Lombok Timur Senin (29/06). Raperda pertama adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, satu rapeda lainnya adalah Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Raperda tersebut merupakan dua dari 16 Raperda yang menjadi skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) skala prioritas pada 2020 ini.

Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy menjelaskan APBD Lombok Timur tahun anggaran 2019 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Lombok Timur mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini adalah kali ke-empat Lombok Timur meraih Opini WTP. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut telah diterima pemerintah daerah pada 29 mei lalu melalui video conference,” Ungkap H. Sukiman

H. Sukiman menguraikan, APBD Lombok Timur 2019 dari target pendapatan daerah sebesar Rp 2 trilyun 757 milyar rupiah lebih terealisasi 97, 81 persen atau Rp 2.697 milyar lebih. Sementara dari sisi belanja daerah realisasi mencapai 95,13 persen atau sebesar Rp 2.765 milyar rupiahlebih.

Sementara Raperda Pengarusutamaan Gender bupati menjelaskan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari  perwujudan kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan. Kesetraan dan keadilan gender ini harus diikuti perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian integral dar hak asasi manusia.

Bupati Sukiman berharap pembahasan dua Raperda tersebut dapat dilakukan secara konstruktif sesuai peraturan perundang-undangan.(Cr-Wenk).