oleh

Menakar dan Manfaat Program PKH

-Aspirasi-470 views
banner 300500
Samsul Rijal Peneliti Masalah-Masalah Sosial dan Politik Pada Farabi Siena Institute

Pertengahan 2019 program keluarga harapan (PKH) menjadi sebuah bibir yang hangat untuk di bicarakan di tengah tengah masyarakat, baik di kalanagn masyarakat awam,akademisi, dan LSM hal ini di butikan dengan ramainya pemebritaan di media social yang isinya beragam baik yang sifatnya positif maupun negative.

Penting kiranya kita mengkaji azas manfaat keberadaan PKH di Lombok timur sebagai salah satu lokomotif kemajuan di daerah yang kita cintai ini, Satu hal yang menarik bagi saya dalam mengakat isu PKH adalah kenapa baru sekarang membicarakan PKH padahal pogram ini sudah ada sejak 2007 ,ada apa di balik di angkatnya isu PKH ke permukaan oleh sebagain kalangan,
Terlepas dari hal itu semua saya sebagai pemerhati kebijakan social merasa sanagat perlu untuk mengkaji dan memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat keterkaitan antara sikap positip sebagaian masyarakat yang mendukung penuh program PKH dan sikap sebagaian masyarakat yang menaruh sikap suuzzon berlebih terhadap program PKH di gumi patuh karya.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. ProgramPerlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan  pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Tujuan Program Keluarga Harapan saat in imengacu pada Permensos 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu:
Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan manusia

Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2018

Pada PJP Tahun 2010 – 2014 terjadi peningkatan target beneficiaries dan alokasi budget PKH, melampaui baseline target perencanaan
Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun
Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun
Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
Target penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun

Table di atas merupakan progress PKH secara nasional , namun bila mengerucut ke tingkat local wabil khusus di kabupaten Lombok timur saya ingin menyampaikan sumbang sih program PKH terhadap masyarakat di Lombok timur di antaranya
Pendidikan


Dari Tabel di atas maka kami di berikan jawaban bahwasanya
SD sedrajat : 62% angka partisipasi sekolah di sumbangkan oleh anak didik keluarga penerima manfaat PKH Lombok Timur
SMP sederajat :32% angka partisipasi sekolah di sumbangkan oleh anak didik keluarga penerima manfaat PKH Lombok timur
SMA sederajat :30% angka partisipasi sekolah di sumbangkan oleh anak didik keluarga penerima manfaat PKH Lombok timur
Ini artinya kegiatan PKH wabil khusus di bidang pendidikan memberikan andil besar kepada daerah dalam rangka menumbuh kembangkan tingkat partisipasi sekolah di gumi patuh karya.

Ilustrasi di atas adalah sebagian kecil dari dampak positip program PKH di kabupaten Lombok timur dalam rangka mengurangi angka putus sekolah. Tentu hal ini menjadi sebuah perestasi yang patut kita jaga dan di banggakan bahwa posisi program PKH bagi pemeintah daerah sanagatlah penting dalam mendukung amanat undang undang yakni ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

KEGIATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAAN DI LOMBOK TIMUR
1.FAMILY DEVELOPMENT SESSION (FDS)
Kegiatan FDS merupakan sebuah istilah di mana pendamping social PKH melakukan pertemuan kelompok dengan KPM (kelompok penerima manfaat) yang rutin di lakukan setiap bulan , kegiatan ini dalam siklus kegiatan PKH di sebut juga dengan istilah menyekolahkan KPM PKH di rumah masing masing kelompok guna membahas sinergitas hak dan kewajiban peserta PKH

VERIFIKASI FASKES(FASILITAS KESEHATAN)
Setiap bulan pendamping social PKH melakukan control di wilayah masing masing guna memastikan bahwa peserta program PKH atau kelompok penerima manfaat setiap balita sesuai jadwalnya pergi ke posyandu untuk mendapatkan vitamin, ibu hamil rutin melakukan control ke dokter, dan setiap ibu yang melahirkan dapat pergi ke bidan.

VERIFIKASI PENDIDIKAN
Verifikasi ini merupakan salah satu uji indicator komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih dikenal Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika peserta komitmen terhadap tanggung jawab sebagi peserta PKH maka kehadiran anggota keluarga di fasilitas pendidikan (SD, SMP dan SMA Sederajat) juga maksimal. Untuk hasil komitmen akan dilaporkan selama tiga bulan sekali ke PPKH tingkat kabupaten yang akan diteruskan ke PPKH provinsi.

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Penting untuk kita ketahui secara bersama bahwa sikap mengawasi sebuah kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar dalam Negara demokrasi,namun sikap ini jangan kita jadikan sebagi sarana untuk saling menyalahkan satu sama lainya ,karna tujuan dari pengawasn sesungguhnya bukan pada persoalan siapa yang salah dan siapa yang benar,.tapi pengawsan itu adalah bentuk sinergi agar yang bengkok menjadi lurus.

Terlepas dari hal itu semua, kita sebagai manusia tentu memiliki kealfaan dalam bertindak,maka dari itu peran serta masyrakat dalam mengawasi segala kegiatan program keluarga harapan sangat di harapkan agar kegiatan program PKH di Lombok timur berjalan dengan lancar.

*Samsul Rijal Adalah  Peneliti Masalah-Masalah Sosial dan Politik Pada Farabi Siena Institute