oleh

Massa Kadaluarsa Korupsi 18 Tahun, Wabup: Jangan Ikuti Perintah Pimpinan yang Langgar Aturan!

Pemda dan Kejari Lotim gelar rapat koordinasi terkait kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dalam rapat itu Kepala Kejari mengingatkan jika massa kadaluarsa tindak pidana korupsi 18 tahun. Dari itu Wabup Rumaksi berpesan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat untuk tidak menjalankan perintah pimpinan yang melanggar aturan.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim gelar rapat koordinasi terkait perjanjian kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kegiatan itu sendiri dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Kejari Lotim berserta seluruh Kepala OPD berserta Camat.

Dalam rapat koordinasi itu, Kepala Kejari Lotim, Irwan Setiawan Wahyuhadi mengingatkan kepada seluruh pejabat Lotim yang hadir agar selalu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, karena jika tidak demikian, ia menegaskan akan berpotensi besar untuk tersangkut dalam tindak pidana korupsi, apalagi tegasnya tindakan korupsi masa kadaluarsanya hingga 18 tahun.

“Saya meminta kepada teman-teman pelaksana, agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena jabatan pelaksana adalah yang paling beresiko, dan ingat daluarsa korupsi itu 18 tahun, jadi saya ingatkan kembali hati-hati, karena bisa diungkit kasusnya kembali ketika rekan semua sudah purna tugas,” katanya, Rabu (13/01/2021).

Irwan Setiawan juga dihadapan pejabat Lotim itu menyatakan, jika garis kebijakan utamanya saat ini adalah pengembalian kerugian negara, sehingga dirinya berharap dalam pelaksanaan tugas para pejabat pelaksana tidak takut atau segan untuk menawarkan diri mendapat pembimbingan dari pihaknya.

“Garis kebijakan saya sebagai Kejari adalah mengutamakan pengembalian kerugian negara, kami juga tentu kapanpun siap untuk melakukan pendampingan atau konsultasi dari segi hukumnya,” tambahnya.

Bupati Sukiman dalam hal itu juga menyampaikan kepada jajaran Kepala OPD yang hadir pada rapat koordinasi itu jika dalam menjalankan tugasnya untuk mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

“Dari itu mari kita bekerja dengan tupoksi masing-masing. Mari kita berhati-hati, aspek akuntabilitas dan transparansi yang menjadi acuan utama, karena semua itu akan menjadi rekam jejak kita,” pesannya.

Wakil Bupati Rumaksi juga dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat yang hadir agar tidak asal siap menjalankan perintah dari pimpinan, bahkan ia menegaskan jika ada perintah pimpinan yang bertentangan dengan aturan untuk tidak segan mengingatkan.

“Jangan asal siap, dan mengikuti perintah pimpinan, jika perintah itu bertentangan dengan aturan jangan diikuti. Kami pimpinan manusia biasa tidak ada yang sempurna, mari kita saling ingatkan,” tegasnya.

Dirinya mengingatkan sebesar apapun persoalan intinya adalah koordinasi dan komunikasi, dari itu dirinya berpesan agar jajaran Pemda dan Kejari Lotim untuk membangun komunikasi yang harmonis dalam menjalankan pemerintahan.

“Kunci dari semua persoalan adalah komunikasi, jika ada komunikasi semua akan selesai. Tapi jangan digampangkan, karena akan timbul masalah. Kepala OPD untuk melakukan pembimbingan dengan pihak kejaksaan, agar apa yang menjadi kebijakan tidak melanggar aturan. Harus ada koordinasi, kita bina itu dalam menjalankan roda pemerintahan,” tutupnya. (Cr-Pin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKAIT