oleh

Lsm Lotim Pertanyakan Dugaan Pemotongan Bantuan PKH-BPNT 

-Aspirasi-445 views
banner 300500

Lombok Timur.Cr | Puluhan jumlah massa aksi gabungan dari Aliansi Kedaulatan Rakyat (AKRA) Garis Demokrasi, Lard, Serikat Masyarakat Selatan. Senin (24/6/2019) gelar aksi damai didepan Kantor Bank BRI Selong.

Adapun hal yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa aksi yang di koordinatori oleh Sayadi, Andra Ashadi dan Syawaluddin, menyoroti soal Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga ada Oknum SDM PKH yang terlibat berbisnis dalam pengadaan BPNT.

Dalam orasi dan rilisnya Syawaluddin, menyampaikan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Bantuan sosial bagi masyarakat ini berbentuk bantuan berupa uang cash dan barang.

Adapun tujuan utama dari Program PKH ini tidak lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, baik akses layanan pendidkan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, dengan program ini pemerintah berharap mampu mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Begitu juga kaitan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan yang selama ini melalui raskin, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, namun apa yang terjadi dalam proses penyalurannya, bantuan tersebut diduga terjadi pemotongan sebesar Rp.5.000 rupiah, dugaannya.

“Ada oknum yang menjadi mafia dalam program PKH-BPNT ini, atas dasar itu kami massa aksi meminta APH dan Kejaksaan untuk dapat mengusut tuntas dugaan pemotongan dana bantuan sosial tersebut” Pinta massa aksi dalam orasinya.

Sementara itu Pihak Bank yang menemui massa aksi, dalam hal ini Kepala Cabang BRI Selong Bayu, menyampaikan sekaligus memberikan klarifikasi terhadap beberapa dugaan massa aksi yang diarahkan ke Bank BRI, “Kalau terkait dengan program PKH itu bukan dibawah kami. PKH itu adalah pegawai Negeri atau yang ditunjuk oleh kementerian, kalau dari kami Bank BRI Agen Brilink, meski demikian Agen Brilink itu juga bukan merupakan Pegawai Bank BRI karena semua orang boleh menjadi Agen Brilink. Agen Brilink sifatnya umum, bebas, karena menjadi agen Brilink itu pendapatannya bagus karena dapat fee dari transaksi yang mereka lakukan” ucapnya.

Sementara itu lanjutnya, terkait dengan Bansos memang Agen Brilink punya kewenangan dapat mencairkan Bansos tersebut. Berbicara biyaya tidak ada biyaya yang dibebankan dalam proses pencairan, akan tetapi, kembali lagi, mungkin ada agen-agen kami ada yang menarik tarif sebesar Rp. 5.000 Rupiah pada saat pencairan. Kenapa 5.000, kita bayangkan kalau agennya itu jauh di Kayangan kemudian mengambilnya di Sembalun. Mereka inj harus mengambil uang tunai dan uang tunai itu jumlahnya tidak sedikit, untuk Bansos ada yang 100 juta dan 200 juta yang mereka harus ambil dulu di Bank BRI Lanjutnya, Agen ini adalah pengusaha, mereka bukan pegawai bantuan sosial yang murni tugasnya hanya menyalurkan bantuan kemudian mereka di gaji.

“Agen Brilink adalah pengusaha, membantu Pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mencairkan Bantuan Sosial, dan kalau masyarakat sembalun harus ke BRI selong mencairkan Bansosnya yang hanya sebesar Rp. 150.000 atau Rp.200.000 maka perjalanan mereka ke selong akan menjadi beban kemudian merepotkan, kendati demikian, terkait dengan jumlah biyaya yang sebesar Rp. 5.000 rupiah tersebut masih bisa didiskusikan untuk ditetapkan singkat Bayu. (Ari)