oleh

KONSEPSI: Validitas Data dan Kapasitas Pemdes Kunci Utama Penanganan Stunting Lotim

Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Timur (Lotim) menggelar Rembug Stunting Konvergensi Terintegrasi 2020, acara tersebut dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Lotim, dan perwakilan Kepala Desa.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Rembug Stunting Konvergensi Terintegrasi 2020 yang difasilitasi oleh KONSEPSI dibuka langsung oleh Bupati Lombok Timur, Drs. H.M. Sukiman Azmy., M.M, Kamis, (25/06/2020).

Dalam sambutannya, Sukiman menyatakan jika angka kasus stunting di Lotim, dalam sepuluh tahun terakhir tidak mengalami penurunan yang signifikan, dari itu sinergi seluruh SKPD dan pihak terkait harus ditingkatkan, guna meminimalisir angka stunting di Lotim.

“Angka stunting di Lombok Timur masih tinggi, dalam sepuluh tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan, bahkan angka prevalensi stunting di Lombok Timur pada kisaran 43,2 persen,” terangnya.

Sukiman menambahkan, saat ini di Lotim kebijakan yang dilakukan adalah menjatahkan kepada setiap SKPD untuk masing-masing melakukan pendampingan pada 21 kecamatan yang ada, berserta 254 desa dan kelurahan di dalamnya, tapi menurutnya persentase penurunan saat ini masih sangat belum optimal.

“Beberapa OPD ada yang optimal melakukan pendampingan, ada yang cukup, ada juga yang sangat tidak optimal, kita tahu itu semua dan saya awasi, karena Ibu PKK selalu melaporkan kepada saya, dari itu Rembug Stunting ini perlu dilakukan,” ucap Sukiman.

Kepala Bappeda Lotim, Ahmad Dewanto Hadi mengungkapkan jika upaya konvergensi pencegahan dan pengentasan angka stunting di Lotim, pada setiap desa dianggarkan sejumlah 20 persen dari APBDes setiap desa, sekalipun demikian sinergi komprehensif seluruh pihak wajib optimal, agar anggaran tersebut dapat mengintervensi persoalan stunting di Lotim.

“Dari setiap desa telah ditetapkan alokasi 20 persen dari APBDes, tetapi angka anggaran tersebut tidak bisa mengintervensi angka penurunan stunting, apabila stakeholder di Lombok Timur tidak berkolaborasi secara komprehensif dan optimal,” jelasnya.

Di lain sisi, Ia juga memaparkan jika di tahun 2019 berdasarkan monitoring yang pihaknya telah lakukan, kecamatan yang paling tinggi kasus stuntingya adalah Kecamatan Masbagik dan paling rendah adalah Keruak.

“Di tahun 2019 dari 21 kecamatan tertinggi, di Lombok Timur angka tertinggi kasus stunting terjadi di Masabagik, selanjutnya Aikmel, Sikur, Lenek, Terara dan paling rendah kasusnya adalah Keruak,” paparnya.

Dirinya juga menambahkan, angka stunting di setiap kecamatan di Lotim berbanding lurus dengan jumlah penduduknya, serta di tahun 2021 ditargetkan 30 desa menjadi fokus prioritas, serta kendala yang dipertimbangkan dalam upaya pencegahan dan pengentasan stunting di Lotim.

“Pada tahun 2021 yang akan menjadi fokus prioritas kita terdapat 30 desa, dari itu sinergi optimal dalam implementasi kedepannya harus maksimal, karena kendala untuk penanganan stunting cukup besar, seperti permasalahan data dan persepsi tentang data, anggaran terbatas, tidak semua desa punya petugas pelaksana gizi, partisipasi yang rendah serta pemanfaatan basis data belum optimal,” cetusnya.

Atas gambaran dari persoalan yang dihadapi Pemda Lotim tersebut, Direktur KONSEPSI, Dr. Moh. Taqiuddin menawarkan langkah strategis dan alur kebijakan Pemda Lotim yang harus dilakukan dalam upaya penanganan dan pengentasan stunting.

“Saya kira tawaran yang bisa kami berikan kepada Pemda Lombok Timur untuk penanganan dan pengentasan stunting adalah melakukan analisis komprehensif berbasis data yang valid, tapi saya rasa yang paling penting adalah bagaimana pemerintah Lombok Timur bisa bermitra secara strategis dan produktif dengan pemerintah desa karena basis penderita stunting ada di desa,” ungkapnya.

Lanjutnya, Taqiuddin juga menegaskan yang paling penting selain validasi data adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM pada pemerintahan desa selaku akselerator terpenting di tingkat bawah.

“Intinya sekarang bagaimana pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemerintah desla dalam merencanakan, implementasi, monitornya dan evaluasi program terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan angka stunting di Lombok Timur,” imbuhnya.

Seusai acara, ditanyakan mengenai kesiapan Pemda ke depan, termasuk berkaitan dengan anggaran penanganan dan pengentasan stunting, Bupati Sukiman menjawab singkat.

“Setelah Covid-19 ini, kita memang abai dalam menangani stunting, tapi kita komitmen, kita akan lecut kembali semangat untuk penanganan stunting ini, mengenai besaran anggaran, kita belum putuskan, nanti sehabis ini, yang jelas di tahun 2021 kita harus optimal,” tutup Sukiman. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT