oleh

Kadisos: Aplikasi Disiapkan untuk Cegah Data Ganda, dan Ada Penambahan 20.000 KPM

banner 300500

Menindaklanjuti tiga poin tuntutan hasil hearing Ikatan Kepala Desa (IKD) Lombok Timur, beberapa hari yang lalu, Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmad, S.Kep., M.M., memberikan beberapa jaminan solusi.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Menindaklanjuti perkembangan terkini hearing yang telah diadakan oleh IKD, Sekda dan Dinsos beberapa hari yang lalu, media ini menghubungi pihak yang terkait, Jum’at (19/06/2020).

Dikonfirmasi mengenai poin tuntutan pihaknya, Ketua IKD, Muis menjabarkan terdapat tiga tuntutan dalam hearing pihaknya dengan Sekda dan Kadis Sosial Lotim.

“Tuntutan kami dari IKD waktu menuntut penjelasan Dinsos Lotim tentang kesemerawutan dan pengurangan bantuan, kemudian meminta Dinsos mengeluarkan edaran tertulis sebagai dasar hukum kita melakukan peralihan/pengganti dari pada bantuan BST dan BPNT yang dobel, dan meminta Dinsos menertibkan Pendamping PKH dan BPNT,” kata Kades Jeruk Manis ini.

Dirinya juga menambahkan Agar Dinsos Lotim mengembalikan pengadaan paket bantuan ke pihak desa, utamanya untuk PKH dan BPNT, dari itu, Muis menjamin jika IKD akan mempersiapkan data masing-masing desa sebagai pembanding.

Berkaitan dengan itu, Sekda Lotim, H.M. Juaini Taufik, M.A.P yang dikonfirmasi, menjelaskan ringkas tentang proses terkini atas tindak lanjut hasil hearing tersebut.

“Mengenai poin pertama saat ini tengah berlangsung proses perbaikan dan ada penambahan sekitar 20 ribu sesuai BNBA yg diajukan para Kades, poin kedua saat ini sudah ditindaklanjuti ke desa-desa, akan ada pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Pendamping setelah berkoordinasi dengan Kadis Sosial Provinsi,” terang Sekda.

Atas keterangan tersebut, media ini juga menghubungi Kadis Sosial Lotim, H. Ahmad guna dikonfrontir dengan keterangan dari Sekda Lotim. Ditanyakan tentang hal tersebut, H. Ahmad menjawab lugas, utamanya poin tuntutan IKD yang pertama.

“Saat ini kita ada aplikasi dari BPKP dan empat operator yang fokus mendata keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan ganda, aplikasi ini nantinya akan bisa diakses oleh masyarakat secara mandiri,” ucapnya

H. Ahmad juga menyatakan jika pihaknya menjamin ada penambahan jumlah KPM Bansos JPS-K di tahap berikutnya.

“Kemarin setelah ada hearing, kita pelajari dan kemungkinan ada usulan data penerima baru dari kepala desa, dari data baru yang diajukan terdapat 4000 lebih warga yang tidak ketemukan, dan untuk penambahannya terdapat 20.000 penerima manfaat bari dari kabupaten,” pungkasnya. (Cr-Pin)

BERITA TERKAIT