oleh

Ini Strategi Dinsos NTB Perluas Jangkauan Layanan Difabel

banner 300500

Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kandisos NTB) menerangkan pentingnya pelaksanakan validasi data difabel secara menyeluruh agar validitas pelayanan Difabel terukur dan berkualitas. Sebab, dengan kuantitas dan kualitas data.

MATARAM, Corongrakyar.co.id -Seluruh Bidang di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Rapat Koordinasi pembahasan Peogram Kerja dan arah pencapaian target Pengelolaan Kesejahteraan Sosial yg ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB ditatar untuk membangun konsep dan strategi dalam pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khusus kaum Difabel. Salah satu staragi yang akan dipenuhi yaitu memvalidasi data Difabel dan revitalisasi organisasi di setiap bidang serta membangun kerjasama dengan organisasi eksternal.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos MH menjelaskan, pentingnya pelaksanakan validasi data difabel secara menyeluruh agar validitas pelayanan Difabel terukur dan berkualitas. Sebab, dengan kuantitas dan kualitas data. Layanan PMKS kuhsus difabel dapat terpenuhi secara tepat, efektif dan efisien. Untuk itu, penguatan organisasi di setiap bidang perlu dilakukan revitalisasi organisasi agar lebih produktif dalam mempersiapkan pemberian layanan sosial.

” Seluruh bidang akan berupaya produktif dengan konsep program unggulan, menata strategi dalam layanan PMKS, termasuk membangun kerjasama dengan organisasi eksternal,” Jelasnya pada rilis Pers, Selasa (28/7)

Menurutnya, terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), antar bidang wajib membangun komunikasi aktif. Saling sharing dan koordinasi untuk perkuat layanan Sosial kaum Difabel. Misal, Bidang Rehsos melaksanakan Validasi data difabel secara menyeluruh untuk percepatan pemenuhan alat bantu difabel melalui anggaran (APBD – APBN), Percepatan kajian perubahan Panti Sosial Petirahan Anak Menjadi Panti Sosial Pemberdayaan Difabel. Selanjutnya Perlindungan Anak digabung dengan Panti Sosial Asuhan Anak.

“Pendataan organisasi sosial difabel di semua tingkatan sangat penting, termasuk kerjasama dengan LSM/NGO yang bergerak di bidang difabel,” serunya

suasana para Kepala Bidang, kepala Seksi dan Program Dinas Sosial Dalam Rapat Koordinasi pembahasan Peogram Kerja dan arah pencapaian target Pengelolaan Kesejahteraan Sosial yg ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB

Lebih lanjut, Mantan Camat Cakra Kota Matama ini menyebutkan, pada Bidang Pemberdayaan Sosial akan memperkuat pemberdayaan organisasi sosial yaitu Layanan Kesejahteraan Sosial (LKS),

-Difabel, untuk memperluas cakupan pelayanan bagi difabel. Mendorong lahirnya organisasi sosial (LKS) difabel. Bahkan mengarahkan Hibah Dalam Negeri untuk pemberdayaan difabel.

“Bidang Pemberdayan Sosial, khusus pada program KAT akan melakukan penjangkauan dan pelayanan bagi difabel di lokasi KAT,” Cetusnya

Sementara untuk Bidang Fakir Miskin. Khalik menjelaskan akan mendorong terbentuknya KUBE FM khusus difabel. Meski aksi ini bagian dari bidang Rehsos. Akan tetapi, bidang Fakir Miskin dapat mengambil langkah khusus, baik dalam bentuk bantuan Dana KUBE atauapun Barang keterampilan.

“Sebisa mungkin mendorong adanya KUBE campuran antara difabel dengan Warga Pra Sejahtera lainnya,”Jelasya

Masih tentang aksi Bidang, Khalik mempercayakan Bidang Linjamsos, Mendata Difabel yang belum terkover dalam program PBI. Diupayakan data Difabel mendapatkan PBI/ JKN melalui BPJS daerah. Selain itu, adakan program pelatihan siaga Bencana kepada Difabel. Melakukan validasi Data Difabel yang tercakup dalam PKH. Khusus untuk data difabel yang terlayani di PKH agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan khusus, kerjasama dengan bidang Rehsos.

“Bidang Linjamsos, dapat melibatkam difabel dalam keserasian sosial khususnya pada kegiatan kearifan lokal,”Pungkas Mantan Kepala BPBD Provinsi NTB ini.

Lebih Jauh Dirinya menerangkan, Program-program utama lainnya sesuai Tupoksi Dinas sosial tetap berjalan dan juga menjadi prioritas dinas dalam Intervensi pengurangan kemiskinan dan pelayanan serta pemberdayaan PMKS lainnya di luar difabel

“Semua ini diprogramkan melalui APBD dan APBN dengan cakupan sasaran yang berbeda antara masing-masing bidang,”Tutup Khalik. (red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *