oleh

IMANI Desak Anggaran Desa Siluman Segera Diusut

-Headline-26.766 views
banner 300500

JAKARTA, Corongrakyat.co.id – Ikatan Mahasiswa Nasional Indonesia (IMANI) Jakarta, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menuntaskan dugaan kasus Dana Desa Siluman, demikian press Release yang diterima biro Jakarta Kamis (28/11/2019)

Menurut Ketua Imani Wawan, muncul isu desa fiktif begitu santer. Sebagaimana di ungkapkan oleh Menkeu, Sri Mulyani dan jajarannya pada rapat bersama pimpinan DPR komisi XI beberapa waktu lalu.

Ternyata, anggaran dana desa yang menyerap APBN yang begitu besar tiap tahun tersebut, justeru menyedot perjatian publik seantero rebublik Indonesia.

Bagaimana tidak, program jagoan Jokowi tersebut memilukan atas adanya pengungkapan tabir desa fiktif. Ini tentu sederet kualitas pengawasan dan integritas mengundang tanda tanya publik. Siapa yang ceroboh? Kenapa desa fiktif bisa ada? Ajaib kan?!

Adanya desa fiktif ini, tentu patut di duga kuat, bahwa ini bukan kejahatan personal tapi merupakan indikasi kejahatan yang di lakukan secara berjamaah dengan masif Dan sistematis.

Satu kesyukuran ini bisa di ungkap. Sebagaimana pada rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani beserta jajarannya belum lama ini yang mengungkap hal baru, yakni adanya desa- desa fiktif.

Desa tersebut merupakan desa tak berpenghuni namun menerima dana desa. Ini sesuatu yang sangat janggal dan keberadaan desa fiktif ini tentunya akan merugikan negara, mengingat dana desa selalu meningkat setiap tahunnya.

Perlu di ketahui bersama oleh rakyat Indonesia. Bahwa pada tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun dan 2020 mendatang akan mencapai Rp 72 triliun.

Dan salah satu lokasi yang disinyalir sebagai desa fiktif di daerah pedesaan Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Kompas.com (7/11/2019) pada beberapa pekan lalu.

Oleh karena demikian, kami dari Ikatan Mahasiswa Nasional Indonesia ( IMANI ) meminta dan mendesak sebagai berikut:

  1. Korupsi merupakan kejahatan yang harus di berantas dan tindak pidana yang juga harus di tindak.
  2. Adapaun anggaran dana desa adalah merupakan bentuk perhatian serius pemerintahan Jokowi dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Negeri.
  3. Kami meminta kepada para penegak hukum, agar segera menelusuri dan mengungkapkan para pelaku mafia-mafia pengadaan desa-desa fiktif Sebagaimana diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani tersebut.
  4. Menteri Dalam Negeri 2014-2019 harus Bisa bertanggung jawab Atas adanya Desa Fiktif / Siluman