Lombok Timur. CR – Puluhan Massa dari Aliansi Masyarakat Menggugat dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sepekat menghentikan sementara pembahasan Tapah Boleq, mengingat dalam hering yang dilakukan tidak tampak hadir pihak-pihak terkait, baik dari unsur pemerintahan dan lain-lain.
Menurut penjelasan Sayadi, “terkait isi suart kami itu mengharapkan Praksi dan Komisi hadir dalam kegiatan ini, terutama Dapil Selatan. Tanpa ada hadirnya Unsur pemerintah, maka kita tidak bisa kita menarik kesimpulan”
Atas dasar itu massa kemudian meminta kepada Wakil Ketua DPRD H. Daeng Paelori untuk meminta waktu kepada pihak terkait untuk dapat dihadirkan di dalam hering pagi ini, kamis (31/1/2019).
Daeng Paelori mengabulkan permintaan Massa hering “Kami akan mencoba menghubungi pihak terkait namun Rapat hering kita hentikan sementara, “kita tunda beberapa menit rapat hering ini supaya tuntas dan tidak sepihak, bagaimanapun juga tanpa adanya Pemda sebagai ekaekutif, pembahasan ini akan menjadi pincang” katanya.
Sementara itu ketika Kabag persidangan menghubungi, Kabag Tatapem dan bagian hukum serta Perijinan tidak sedang berada di tempat mengingat ada kegiatan Dinas di Kota Mataram.
Kendati demikian Massa Hering tetap meminta Bupati untuk dapat dihadirkan dalam hering.
Namun permintaan Massa tersebut tidak dapat dikabulkan oleh DPRD, mengingat didalam surat hering yang dilayangkan tidak meminta Bupati. Akan tetapi Daeng Paelori berjanji akan mendorong apapun hasil pembahasan hering saat ini dapat di konsultasikan dengan Bupati.
Sayadi, sangat menyayangkan pihak-pihak terkait tersebut tidak dapat hadir.
“Saya rasa pemerintah tidak peka terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat, terlebih terhadap per soalan Tanah Ulayat Tapah Boleq ini” katanya.
Namun setelah melalui mediasi, rapat hering kembali dilanjutkan meski pihak-pihak terkait dari Pemerintahan tidak tampak hadir. (Ari)
