oleh

Duga BUMDes Akan Dijadikan Suplier BPNT, Asosiasi UMKM Somasi Dinsos Lotim

banner 300500

Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lombok Timur (Lotim) melalui tim kuasa hukumnya layangkan somasi ke Dinas Sosial Lotim. Somasi itu terkait dengan penolakan Asosiasi UMKM Lotim terhadap rencana pelibatan BUMDes sebagai suplier program BPNT Kemensos RI.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id- Somasi yang dilayangkan Asosiasi UMKM kepada Dinas Sosial Lotim itu, terkait dengan adanya wacana jika BUMDes akan dilibatkan sebagai suplier program BPNT, sementara di sisi lain telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Asosiasi UMKM selaku suplier dengan seluruh e-warung pada setiap desa di Lotim.

Tim Kuasa Hukum Asosiasi UMKM Lotim, yang diketuai oleh Ada Suci Makbullah, S.H akhirnya bertemu dengan Kadis Sosial Lotim, H. Ahmat, S. Kep., M.M, guna melayangkan Somasi kepada Kadis Sosial Lotim.

Ada Suci Makbullah, selaku ketua tim kuasa hukum menyatakan jika pada intinya Kadis Sosial Lotim telah menerima somasi dari kliennya, dan secara langsung mengatakan membatalkan wacana pelibatan BUMDes sebagai suplier BPNT.

“Tadi Kadis Sosial tadi telah mendapat surat Somasi pertama dari kami, terkait rencana BUMDes terlibat menjadi suplier BPNT. Tapi pada intinya dia membatalkan rencana itu, ada rekamannya ini bahwa tidak jadi BUMDes menjadi suplier, katanya Senin (31/08/2020).

Dia juga mengungkapkan jika terkait dengan hasil pembahasan tim kuasa hukum dengan Kadis Sosial, akan difollow-up ke semua anggota Asosiasi UMKM Lotim yang jumlahnya mencapai 21 orang untuk bertemu dengan Kadis Sosial Lotim.

“Nanti hasil dari tadi, akan kami follow-up hasilnya, agar kadis sosial bertemu dengan Asosiasi UMKM Lombok Timur, nanti akan dikumpulkan,” terangnya.

Suci juga menegaskan bahwa apabila nanti ditemukan terdapat BUMDes yang dilibatkan menjadi suplier BPNT, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Apabila nanti di fakta lapangan terjadi BUMDes menjadi suplier, kami dari kuasa hukum sesuai dengan kuasa yang kami terima, kami akan mengambil langkah perdata ataupun pidana,” tegasnya.

Sambungnya, “pertama perdata, kan sudah ada PKS-nya antara klien kami dengan e-warung yang ada di setiap desa di Lombok Timur, itu secara hukum telah mengikat dan sah karena ada keterlibatan di sana, ada kerjasama, dan itu merupakan perintah langsung dari Dirjen Fakir Miskin Kemensos RI sehingga memiliki dasar hak. Dari itu tidak berhak dinas atau pihak manapun membatalkan PKS tersebut tanpa harus dibatalkan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama,” katanya.

Menurutnya, BUMDes tidak boleh menjadi suplier, karena kepala desa adalah bagian dari BUMDes, karena kepala desa adalah bagian dari Tim Satgas Pengawasan BPNT Lotim.

“Kalau BUMDes terlibat menjadi suplier, itu kan kemarin pernah Bupati, Sekda dengan Dinas Sosial lakukan rapat terbatas tentang pembentukan tim TIKOR , Tim Koordinasi Bansos Pangan Lombok Timur dan pembentukan Satgas Pengawasan BPNT atau BPSP ini, nah kepala desa dalam hal ini adalah tim pengawas program ini,” tuturnya.

Lanjutnya, “kalau misalkan BUMDes terlibat, sumber dananyakan dari APBDes. Dia jadi pengawas, dia jadi pelaku, masak dia awasi dirinya sendiri, kan gak baik kalau begitu, ini juga harus jadi pertimbangan Dinas Sosial,” ungkapnya.

Dikonfirmasi langsung terkait persoalan itu, H. Ahmat menjawab lugas, “tidak ada hak dan wewenang saya terkait menunjuk BUMDes jadi suplier, nggak ada, nggak ada hak saya, supaya jelas,” katanya. (CR-Pin)

BERITA TERKAIT