oleh

Bupati Lotim Ingatkan Pentingnya 6T dalam Penyaluran BPNT

banner 300500

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah membentuk tim pengawas yang diharapkan dapat meminimalisasi ketidaktepatan yang terjadi selama ini dalam penyaluran BPNT.

LOMBOK TIMUR, Corongrakyat.co.id -Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy mengingatkan pentingnya 6T (tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat admisnitrasi) dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bupati menyampaikan hal tersebut saat melakukan monitoring pelaksanaan BPNT dan sosialisasi Bantuan  Sosial Pangan (BSP).

Acara tersebut berlangsung Selasa (15/09) di Kantor camat Sakra Barat tersebut  Bupati menyebut pembenahan harus dilakukan agar masyarakat yang merupakan  keluarga penerima manfaat (KPM) menerima haknya.

Bupati mengkritisi pihak-pihak yang tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya seperti supplier, e-warung, termasuk pendamping dan meminta perbaikan dan peningkatan kinerja semua pihak. Menurut Bupati hal tersebut sangat berdampak terhadap pelaksanaan program di masyarakat. Terlebih saat ini di Lombok Timur terdapat sedikitnya 17 ribu KPM yang belum mendapatkan haknya akibat kartu yang belum terdistribusi. Hal ini menurut Bupati harus segera diselesaikan agar mereka mendapatkan haknya.

Bupati menambahkan, mengawasi keberlangsungan pelaksanaan program ini Pemerintah Kabupaten telah membentuk tim pengawas yang diharapkan dapat meminimalisasi ketidaktepatan yang terjadi selama ini. Bupati menginstruksikan Pemerintah Kecamatan dapat membentuk tim serupa yang harus hadir ketika penyaluran.

Selain itu Bupati juga mendorong agar Desa membenahi BUMDes masing-masing. Dengan demikian BUMDes daoat berperan sebagai supplier serta mengayomi semua pihak, termasuk UMKM yang ada di desa tersebut.

Bupati juga memerintahkan kepada dinas sosial untuk memperbarui data secara konsisten. Selain itu penyemprotan/ labelisasi rumah KPM juga harus terus dilanjutkan. Pemda menyiapkan Rp.100 juta untuk keperluan tersebut dengan harapan warga yang tidak berhak akan mengundurkan diri karena menolak labelisasi.  

Dirinya menagaskan Pemerintah hanya berkepentingan untuk mengamankan kebijakan Pemerintah pusat dan masyarakat mendapatkan haknya secara pantas.

Monitoring ini akan dilakukan di seluruh wilayah kabupaten Lombok Timur yang dimulai di Zona I. Zona I meliputi kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakra, dan Sakra Timur. Di wilayah ini terdapat 34.180 dari 159.023 KPM yang ada di Lombok Timur. (Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *